Indonesia masih Ketakutan untuk Bermimpi dan bertindak besar, Pembangunan Bukan hanya soal PDB, tapi Kebebasan Manusia. India Berlari, Indonesia Masih Ragu, Era Presiden Prabowo Subianto Saatnya Indonesia Bangkit
Fahd El Fouz A Rafiq
(Ketua Umum DPP BAPERA)
Jakarta – Di sebuah dunia yang kian terhubung, angka pertumbuhan ekonomi menjadi mantra yang terus diulang. Pemerintah, media, bahkan publik menjadikannya penentu arah kemajuan. Namun, apakah angka itu benar-benar mencerminkan derajat kemanusiaan sebuah negeri? Amartya Sen, filsuf-ekonom asal India, menantang dogma itu dengan gagasan yang kini menjadi fondasi baru pembangunan: pembangunan sebagai kebebasan, Ucap Fahd A Rafiq di Jakarta pada Rabu, (27/8/2025).
Ketua Umum DPP BAPERA mengatakan, “Sen mengajarkan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar deret angka PDB atau grafik pertumbuhan. Ia adalah soal manusia yang merdeka, yang mampu memilih jalan hidupnya tanpa dibatasi oleh miskin, sakit, atau buta huruf. Pembangunan, dalam pandangannya, adalah seni memperluas kapabilitas manusia agar mereka dapat menjadi apa yang mereka nilai berharga, cetus Fahd.
Pemikiran ini lahir dari pengalaman personal. Amartya Sen tumbuh di Bengal Barat, India. menyaksikan bencana kelaparan 1943 yang merenggut jutaan jiwa meski gudang beras penuh. Ia menyadari, kelaparan bukan sekadar soal kurangnya pangan, melainkan soal distribusi dan akses. Kelaparan terjadi bukan karena bumi enggan memberi makan, melainkan karena manusia gagal menata keadilan, tegas Mantan Ketua Umum PP-AMPG ini.
Mantan Ketua Umum DPP KNPI mengutip Buku “Poverty and Famines menjadi tonggak yang mengguncang ilmu ekonomi. Sen membongkar mitos bahwa pasar akan otomatis menyalurkan pangan. Ia membuktikan, ketika hak kepemilikan entitlement hilang, manusia bisa kelaparan meski negeri dipenuhi hasil panen. Analisis itu bukan sekadar teori, tetapi refleksi atas kegagalan sistem sosial dan politik dalam menjaga martabat hidup, paparnya.
BOLOGNA, ITALY – MAY 25: Indian economist Amartya Sen, the Nobel Economics laureate in 1998, speaks a conference at the Commerce Chamber on May 25, 2010 in Bologna, Italy. (Photo by Roberto Serra – Iguana Press/Getty Images)
Fahd melanjutkan kembali uraiannya, “dari sanalah lahir Capability Approach, pendekatan yang memandang kesejahteraan bukan dari harta benda, melainkan dari kemampuan nyata manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Paradigma ini kemudian menginspirasi lahirnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator yang kini dipakai PBB untuk mengukur kualitas pembangunan global, papar Putra dari A Rafiq (Legenda Tokoh Musik Dangdut Indonesia) ini.
Fahd melanjutkan, “Indonesia pasca Reformasi sering terjebak pada narasi tunggal pembangunan PDB. Pemerintah silih berganti merayakan pertumbuhan lima persen seolah itu obat mujarab bagi segala penyakit sosial. Namun, di balik angka itu, jurang ketimpangan melebar, desa tertinggal tak tersentuh, dan masyarakat kecil masih bergelut dengan biaya kesehatan yang tak terjangkau, ungkapnya.
Rasio Gini menjadi cermin getir kekayaan menumpuk pada segelintir, sementara jutaan rakyat tetap berkutat dengan upah minimum. Di perkotaan, gedung pencakar langit berdiri megah, tetapi hanya beberapa kilometer jauhnya, anak-anak sekolah berjalan tanpa alas kaki di jalanan becek. Di sinilah kritik Amartya Sen menemukan relevansinya bahwa angka pertumbuhan hanyalah fatamorgana bila kebebasan manusia untuk hidup bermartabat masih direnggut.
Lihatlah India, tanah kelahiran Sen. Negara itu pernah sama rapuhnya dengan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kemiskinan, birokrasi feodal, dan konflik politik membelit. Namun, keberanian untuk menanam benih industrialisasi dan revolusi hijau, meski memakan waktu puluhan tahun, akhirnya melahirkan lompatan besar, Papar suami dari Ranny (Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar).
Hari ini, India berdiri sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, menyalip banyak negara yang dahulu lebih makmur. Bangalore dijuluki Silicon Valley of Asia, bukan karena keberuntungan, melainkan hasil visi yang berani dengan menanam sains, teknologi, dan pendidikan sebagai fondasi peradaban mereka, India sukses belajar dari sejarah.
Fahd melihat Indonesia sebaliknya, kerap memilih jalan pintas dengan menggali sumber daya alam, mengekspor bahan mentah, lalu mengimpor hasil olahan. Narasi pembangunan berhenti pada megahnya infrastruktur, sementara kualitas pendidikan dan kesehatan masih timpang. Sen seakan berbisik dari jauh: “Bangsa besar bukan yang membangun jalan tercepat, melainkan yang membangun manusia terkuat.”, cetusnya.
Ketika kita merayakan naiknya angka PDB, mari bertanya apakah petani di pelosok mampu menyekolahkan anaknya? Apakah buruh pabrik mendapat jaminan kesehatan yang layak? Apakah anak-anak di pelosok negeri memiliki akses pendidikan yang sama dengan mereka di Jakarta? Jika jawabannya masih timpang, maka pembangunan kita hanyalah ilusi yang rapuh, paparnya.
Amartya Sen menegaskan lima instrumen kebebasan sebagai pilar pembangunan yakni kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan transparansi, dan perlindungan sosial. Tanpa kelimanya, pertumbuhan hanyalah statistik tanpa jiwa.
Indonesia memang telah memperluas demokrasi pasca Reformasi, tetapi kebebasan politik seringkali direduksi menjadi sekadar pesta elektoral lima tahunan. Transparansi kerap terbentur oligarki, dan perlindungan sosial masih terbatas pada jaring pengaman minimalis. Sementara itu, fasilitas ekonomi tak merata, membuat banyak daerah tertinggal semakin jauh. Disisi lain Fahd juga melihat ada rasa memiliki dan kebanggaan terhadap negeri ini semakin memudar, paparnya.
Fahd melanjutkan kembali, “Pembangunan kata Sen, adalah perpanjangan dari Proklamasi. Kemerdekaan bukan berhenti pada pengusiran kolonialisme, melainkan pada terjaminnya setiap anak bangsa untuk hidup sehat, cerdas, dan merdeka memilih masa depannya. Kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah separuh kemerdekaan, dan kemerdekaan ekonomi tanpa keadilan sosial hanyalah kamuflase kapitalisme, tegasnya.
Mantan Ketum GEMA MKGR ini menekankan narasi ini sejalan dengan peringatan sejarah. India dan Indonesia sama-sama lahir dari rahim kolonialisme. Bedanya, India memilih penderitaan produktif bertahan pada industrialisasi meski lambat. Indonesia, sering kali memilih kenyamanan sesaat dengan utang, konsumsi, dan kompromi politik, ungkapnya.
Apakah kita terlalu takut berpikir besar? Pertanyaan ini menggema ketika melihat India mampu melahirkan dua belas peraih Nobel, termasuk Amartya Sen, sementara Indonesia masih berkutat dengan kebanggaan semu pada sumber daya alam. Dan hasil kekayaan alam Indonesia belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat miskin seutuhnya masih segelintir rakyat yang menikmati (10%).
Fahd melanjutkan, “Sen bukan hanya ekonom, ia seorang filsuf moral. Ia menyadarkan dunia bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh diambil dari seberapa kaya negara itu, melainkan seberapa adil ia mendistribusikan kekayaan tersebut. Sebuah negara bisa tumbuh besar, tetapi tetap disebut gagal bila rakyat miskin kehilangan kapabilitas dasar untuk hidup bermartabat.
Di Indonesia ada program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat dilihat sebagai upaya menuju capability approach. Namun, masalah mendasar adalah kualitas dan pemerataan. Banyak sekolah masih kekurangan guru, rumah sakit kekurangan tenaga medis, dan kebijakan sosial terjebak pada populisme jangka pendek, paparnya
Fahd melihat, “Narasi pembangunan yang berpusat pada PDB ibarat menilai mobil hanya dari kecepatannya, tanpa memperhatikan apakah mobil itu punya rem, kemudi, dan jalan yang layak. Pertumbuhan lima persen tidak berarti bila jutaan rakyat tetap miskin, sakit, atau buta huruf, tekannya.
Sen mengingatkan, pembangunan sejati bukanlah angka melainkan pengalaman hidup. Seorang anak yang mampu bermimpi karena sekolahnya terbuka adalah indikator pembangunan. Seorang ibu yang tidak takut melahirkan karena akses kesehatan tersedia adalah indikator pembangunan. Seorang buruh yang bisa menabung untuk masa depan adalah indikator pembangunan, ungkapnya.
Dalam konteks global, gagasan Sen menegaskan bahwa demokrasi, kebebasan, dan kesejahteraan adalah tiga serangkai yang tak bisa dipisahkan. Negara yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan kebebasan warganya akan runtuh dihadapan sejarah, cetusnya.
Lihatlah Tiongkok. Pertumbuhannya spektakuler, tetapi Amartya Sen mengingatkan tanpa demokrasi substantif, pembangunan itu rapuh. Sebaliknya, India, meski penuh cacat, tetap berdiri karena fondasi kebebasannya lebih luas. Demokrasi memberi ruang bagi koreksi, meski lambat, tetapi berkelanjutan, papar pengusaha muda ini.
Indonesia hari ini harus memilih, apakah ingin menjadi bangsa yang sekadar besar dalam angka, atau bangsa yang besar dalam kualitas manusia? Pertanyaan ini bukan sekadar akademis, melainkan eksistensial. Sebab, dalam 30 tahun ke depan, bonus demografi bisa menjadi anugerah atau bencana.
Fahd memaparkan kembali, “Sejarah memberi pelajaran kepada bangsa dan negara yang berani berpikir besar akan menulis namanya di panggung dunia. Bangsa yang takut, akan menjadi catatan kaki. India telah membuktikan dengan keberanian memelihara imajinasi tersebut dengan industrialisasi, sains, dan pendidikan.
Indonesia masih memiliki kesempatan. Namun, kesempatan itu menuntut keberanian memutus pola lama, meninggalkan politik transaksional, mengakhiri oligarki sumber daya, dan menata ulang arah pembangunan dengan berpusat pada manusia, paparnya.
Amartya Sen memberi kita peta jalan. Pembangunan adalah kebebasan, bukan sekadar pertumbuhan. Bila Indonesia ingin menjadi bangsa besar, maka tugasnya bukan sekadar menaikkan PDB, melainkan memastikan setiap anak bangsa memiliki kapabilitas untuk bermimpi, berjuang, dan hidup bermartabat. Selebihnya, sejarah akan menilai apakah kita bangsa yang berani menjemput takdir, atau bangsa yang takut menghadapi masa depan, tutup dosen yang mengajar di Negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
