Jakarta — Sejarah selalu mencatat bangsa besar bukan dari luas wilayahnya semata, melainkan dari caranya menguasai ruang hidupnya. Di ambang 2026, laut telah berevolusi menjadi ruang data dan pengaruh yang menentukan, sebuah visi yang ditegaskan oleh Fahd A Rafiq sebagai wujud pengabdian tanpa batas bagi ibu pertiwi, ucapnya di Jakarta pada Minggu, (4/1/2026).
Di abad ini, laut bukan lagi sekadar benteng atau jalur dagang, melainkan arena kecerdasan di mana Indonesia harus mampu menguasai arus informasi global. Di titik inilah sosok yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP BAPERA tersebut berdiri mendukung penuh Diplomasi Maritim Berbasis Teknologi untuk Indonesia 2026.
Sebuah gagasan yang bukan sekadar strategi pertahanan, melainkan lompatan peradaban untuk mengubah cara berpikir bangsa maritim dari menjaga batas menjadi mengendalikan arus. Sebab, bangsa maritim sejati tidak hanya bertanya “siapa yang masuk?”, tetapi “siapa yang bergantung?”
Indonesia bukan negara kepulauan biasa ia adalah simpul geopolitik dunia yang sering menjadi topik diskusi mendalam bagi Fahd bersama istri tercintanya, Ranny yang kini mengemban amanah sebagai Anggota DPR RI Komisi IX.
Selat Malaka, Sunda, dan Lombok adalah denyut nadi logistik global yang membawa energi dan pangan dunia, namun ironisnya, selama puluhan tahun Indonesia lebih sering menjadi penonton di halaman rumahnya sendiri.
Pengalaman sebagai Mantan Ketua Umum PP-AMPG menyadarkan Fahd bahwa diplomasi maritim lama yang pasif seperti pagar harus segera ditinggalkan. Dunia bergerak ke arah jaringan, sensor, dan kecerdasan buatan, sehingga diplomasi maritim berbasis teknologi hadir sebagai kesadaran baru bahwa kekuasaan hari ini bukan lagi soal siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling terintegrasi dalam sistem global.
Fahd menekankan bahwa diplomasi selalu dimulai dari pengetahuan, dan di abad ke-21, itu berarti penguasaan data melalui konsep Digital Twin Nusantara. “Upaya menjadikan laut Indonesia memiliki “kesadaran digital” melalui integrasi satelit orbit rendah dan sensor bawah laut akan membuat bangsa ini tidak hanya mengamati, tetapi memahami dan memprediksi perilaku samudra secara real-time.
Bagi tokoh yang juga pernah mengabdi sebagai Ketua Umum Gema MKGR ini, secara diplomatik langkah tersebut sangat menentukan karena negara-negara besar akan bergantung pada data Indonesia untuk keselamatan pelayaran mereka. Ketergantungan ini bukanlah dominasi kasar, melainkan pengaruh halus melalui penguasaan data dan keputusan, di mana laut tidak lagi bisu melainkan berbicara melalui server dan algoritma.
Sebagai seorang Pengusaha muda, Fahd melihat Selat Malaka tidak boleh lagi hanya menjadi jalan raya gratis yang minim kendali, melainkan harus dikelola melalui konsep Blue Blockchain. Dengan teknologi ini, setiap kontainer dan aktivitas logistik tercatat secara transparan dan tak dapat dimanipulasi, mengubah logika pengelolaan selat secara radikal menuju transparansi global.
Fahd meyakini pelabuhan masa depan bukan lagi titik administratif yang lambat, melainkan simpul digital yang efisien dan terintegrasi dalam satu ekosistem. Dampaknya ekonomi Indonesia akan menjadi penjaga transparansi logistik kawasan, sebuah posisi tawar yang tak bisa dibeli dengan senjata, karena dunia akan beroperasi melalui sistem yang dimiliki Nusantara.
Warisan kreativitas yang diterima Putra dari musisi legendaris A Rafiq memberikan perspektif bahwa menguasai jalur kabel serat optik bawah laut adalah seni mengelola arteri peradaban digital. Pembangunan pusat data bawah laut bukan sekadar efisiensi teknologi, tetapi simbol harmoni antara kecerdasan manusia dan alam yang memperkuat posisi tawar Indonesia di persimpangan arus data dunia.
Jiwa Artis dan Seniman dalam diri Fahd melihat lahirnya Diplomasi Data sebagai bahasa baru dalam hubungan internasional yang sunyi namun sangat didengar. Ini bukan tentang ancaman, melainkan tawaran jalur data yang cepat dan aman bagi mitra global, menciptakan sebuah simfoni kerjasama yang menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia digital.
Dalam kapasitas sebagai Dosen di Negeri Jiran Malaysia, Fahd sering menekankan bahwa di zona sengketa, teknologi seperti drone bawah laut dan sistem AI menawarkan alternatif diplomasi yang lebih dingin dan rasional. Kehadiran teknologi yang bekerja 24 jam tanpa lelah ini memastikan kedaulatan ditegakkan bukan dengan amarah, tetapi dengan ketidakterbantahan data sensor.
Fahd memandang perbandingan antara diplomasi lama dan diplomasi 2026 sebagai sebuah pergeseran filosofis dari sekadar menjaga garis pantai menjadi menguasai jalur data. Slogan bangsa harus berubah bukan lagi sekadar “Jangan masuk wilayah kami”, melainkan sebuah ajakan strategis bahwa “Semua arus harus melewati sistem kami.”
Inilah momen ketika Indonesia berhenti menjadi objek sejarah dan mulai menulis babaknya sendiri melalui orkestrasi kecerdasan nasional. Bagi Fahd, gagasan pembentukan Pasukan Digital Maritim bukan tentang militerisasi, melainkan sinergi antara insinyur, diplomat, dan pelaku logistik untuk bekerja sebagai satu ekosistem yang solid dan visioner.
Ini adalah diplomasi yang lahir dari kolaborasi, sebuah refleksi energi zaman ketika kecerdasan dan kemitraan melipatgandakan kekuatan fisik. Narasi ini menjadi sebuah undangan untuk merenung, bahwa kedaulatan sejati bukan lagi sekadar bendera di kapal, melainkan sistem yang membuat dunia bergantung pada Indonesia.
Fahd optimis bahwa jika bangsa ini berani berpikir melampaui zamannya, maka 2026 bukanlah sekadar angka tahun, melainkan awal kebangkitan maritim digital. Laut Indonesia yang luas, kini menanti untuk dipahami sepenuhnya melalui kacamata teknologi dan visi besar untuk masa depan.
Ketika dunia bertanya siapa yang menguasai samudra abad ke-21, Fahd yakin jawabannya bukan pada siapa yang paling keras suaranya, melainkan pada siapa yang paling cerdas membaca arus. Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi jawaban itu, melangkah dengan kecerdasan dan keyakinan sebagai bangsa pemenang di panggung global, tutupnya.
Penulis: Wahid Mubarak
