Jakarta – Di antara riuh rendah Gedung DPR yang sering dicap sebagai ruang elitis, suara Ranny Fahd A Rafiq hadir dengan irama berbeda. Ia bukan sekadar legislator yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan sosok yang mencoba menghubungkan jurang antara meja parlemen dan meja rakyat.
Bagi Ranny, politik tidak boleh berhenti pada tumpukan naskah undang-undang. Politik harus berdetak di jantung kehidupan rakyat, hadir di dapur-dapur sempit, di ruang kelas yang berdebu, dan di puskesmas yang antreannya mengular. Itulah politik yang ia bayangkan politik yang berpihak, bukan sekadar bersuara, ucapnya di Jakarta pada (17/8/2025).
Menurutnya Pancasila, yang lahir dari rahim sejarah bangsa, menjadi kompas yang ia pegang teguh. Terutama sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Ranny, keadilan bukanlah abstraksi filosofis, melainkan roti dan nasi di meja rakyat kecil tidak ada lagi berita tentang kelaparan di Indonesia.
Anggota DPR RI dari dapil Jabar VI mengungkap, “Indonesia memasuki usia kemerdekaan ke-80 dengan catatan yang masih gamang. Data Badan Pusat Statistik 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional berada di angka 9,2% atau sekitar 26 juta jiwa tapi dari sumber menyebut masyarakat miskin di Indonesia masih 60% dari total populasi. Di balik angka itu, ada wajah anak-anak yang tumbuh tanpa gizi cukup, petani yang hasil panennya tak menutup biaya hidup, dan buruh yang upahnya terkikis inflasi, dan banyak kisah sosial lain cetusnya.
Istri dari Fahd A Rafiq ini membaca data itu dengan kesadaran kritis, kemiskinan bukan sekadar angka, melainkan cermin kegagalan kebijakan. Selama ini negara terlalu sering berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi abai terhadap distribusi kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tidak berarti apa apa jika hanya dinikmati segelintir kelompok, ungkapnya.
Ia menolak pandangan bahwa rakyat miskin adalah objek belas kasihan. Sebaliknya, mereka adalah subjek pembangunan yang justru memikul beban paling berat. Inilah titik di mana Ranny mencoba menghadirkan kebijakan yang berpihak bukan sekadar janji politik, melainkan instrumen nyata untuk mengangkat martabat rakyat.
Dari perspektif historis Ranny melihat Indonesia pernah digerakkan oleh energi kolektif. Revolusi dan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 adalah bukti bahwa bangsa ini mampu melawan raksasa kolonial dengan keberanian, meski persenjataan terbatas. Kini, tantangan bukan lagi peluru dan senjata, melainkan kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan.
Sejarah mengajarkan, bangsa yang lalai membaca zamannya akan tergilas peradaban. Itulah sebabnya anggota banggar DPR RI ini menekankan pentingnya kebijakan yang kontekstual, adaptif terhadap perubahan global, namun tetap berpijak pada kebutuhan domestik.
Ranny menoleh pada India dan Tiongkok sebagai cermin. Dua negara dengan populasi lebih dari satu miliar mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem secara drastis. India, berdasarkan laporan PBB 2023, berhasil mengangkat 415 juta orang dari kemiskinan multidimensi hanya dalam 15 tahun. Sementara Tiongkok, sejak era Deng Xiaoping, telah mencatat transformasi ekonomi yang menghapus kemiskinan ekstrem.
Dari uraian diatas Ranny melihat Indonesia dengan 300 juta penduduk seharusnya lebih lincah. Namun yang terjadi justru sebaliknya yakni kebijakan sering tersandera kompromi politik, program pembangunan terjebak dalam tumpang tindih birokrasi, dan anggaran negara dan daerah bocor hampir di semua lini.
Dari segi pendidikan, data UNESCO 2024 menempatkan Indonesia di peringkat ke-67 dari 140 negara dalam hal kualitas pendidikan. Angka partisipasi sekolah memang meningkat, tetapi mutu pengajaran dan kesenjangan akses masih lebar. Ranny melihat hal ini sebagai bom waktu, karena tanpa pendidikan bermutu, kesetaraan Akses pendidikan gratis cita-cita Indonesia Emas 2045 akan runtuh sebelum tiba.
Di Sektor kesehatan pun tak kalah memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2024 berada di angka 0,71 ini masih jauh di bawah negara tetangga Singapura yang mencapai 0,93. Perbedaan ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata tentang kualitas hidup.
Bagi Ranny, kebijakan bukanlah sekadar regulasi, melainkan jembatan antara cita-cita kemerdekaan dan kenyataan sosial. Ia menolak politik yang hanya pandai membangun narasi, tetapi gagal menghadirkan solusi konkret, tekannya.
Di tengah atmosfer politik yang sering pragmatis, keberanian seorang perempuan untuk menyuarakan idealisme adalah anomali yang menyejukkan. Ia hadir bukan untuk mengulang jargon, tetapi untuk mempertanyakan dasar apakah kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun benar-benar hidup dalam denyut rakyat?
Ranny mendalami keadilan sosial adalah upaya menegakkan keseimbangan antara yang kuat dan lemah, antara pusat dan daerah, antara yang kaya dan miskin. Jika keseimbangan itu runtuh, bangsa akan menjadi tubuh pincang yang berjalan tertatih.
Ranny mengibaratkan Indonesia sebagai kapal besar yang terombang-ambing di samudra global. Kapal itu punya layar indah, tetapi sering bocor karena paku korupsi, belitan birokrasi, dan nahkoda yang sibuk bertikai. Jika kebocoran itu tidak segera ditambal, layar kemerdekaan hanya akan menjadi dekorasi tanpa arah.
Ranny menekankan perlunya keberanian kolektif. Bukan sekadar keberanian elit politik, melainkan keberanian rakyat untuk menuntut haknya, keberanian media untuk bersuara kritis, dan keberanian intelektual untuk menawarkan gagasan segar di luar pakem lama.
Dalam pandangannya, parlemen harus menjadi ruang dialog sejati. Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus hadir dalam setiap percakapan kebijakan. Inilah arti sesungguhnya dari “meja rakyat” ruang di mana aspirasi bukan hanya didengar, tetapi diwujudkan.
Namun perjalanan menuju cita-cita itu tidak mudah. Politik Indonesia masih sarat intrik, lobi kepentingan, dan kompromi jangka pendek. Di sinilah pentingnya keberanian moral seorang legislator untuk menolak tunduk pada arus mayoritas yang membutakan.
Ranny menegaskan, pembangunan bangsa bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga proyek kebudayaan. Nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan integritas harus kembali ditanamkan, sebab tanpa fondasi moral, pembangunan hanya akan melahirkan gedung-gedung megah di atas tanah rapuh.
Dari sudut pandang lain Ranny melihat, keadilan sosial adalah kebutuhan dasar manusia untuk merasa diakui, dihargai, dan diberdayakan. Tanpa itu, manusia kehilangan makna hidupnya, dan bangsa kehilangan ruh perjuangannya.
Dalam imajinasinya Ranny melihat Indonesia sebagai taman luas yang dipenuhi bunga. Namun sebagian bunga layu karena kekurangan air. Tugas negara adalah memastikan air itu mengalir merata, bukan hanya ke bunga-bunga yang sudah mekar.
Ia meyakini, kemerdekaan sejati bukanlah sekadar bebas dari penjajahan, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan,ketimpangan akses dan keterpinggiran. Inilah makna yang harus dihidupkan melalui kebijakan tepat dan keberanian politik.
Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi kosong jika politik terus dikuasai ego sempit. Namun jika ada keberanian kolektif untuk mengubah arah, 20 tahun ke depan bisa menjadi babak transformasi peradaban.
Suara Ranny Fahd A Rafiq adalah pengingat bahwa kemerdekaan adalah janji yang harus ditepati. Dari Gedung DPR ia melangkah ke meja rakyat, membawa harapan bahwa politik bisa kembali pada fitrahnya bukan sekadar perebutan kuasa, melainkan perjuangan untuk menegakkan martabat manusia Indonesia, tutupnya.
Penulis: ASW
