Saya melihat dan menilai Presiden Prabowo Subianto itu faham tentang geopolitik dan geostrategi yang sedang dimainkan negara negara adi kuasa dan tahu dimana posisi Indonesia harusnya diletakkan dibawah kemudinya
Fahd El Fouz A Rafiq
(Ketua Umum DPP BAPERA)
Jakarta – Ketua Umum DPP Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA), Fahd A Rafiq, menyampaikan pandangan kritis mengenai potensi ancaman kepentingan nasional negara lain terhadap kedaulatan Indonesia, terutama dalam konteks era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Jum’at (11/4/2025), Fahd menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, segala bentuk ancaman dari luar harus segera dieliminasi.
Fahd secara spesifik menyoroti kepentingan nasional Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang berorientasi pada perluasan wilayah dan kekuasaan melalui hegemoni ekonomi. Menurutnya, strategi yang digunakan RRT, seperti China money, China labour, dan China machinery (teknologi), meskipun sah bagi kepentingan nasional mereka, berpotensi menjadi ancaman bagi Indonesia.
Lebih lanjut, Fahd mengulas fenomena psychological lending, di mana pemberi pinjaman memiliki tendensi untuk memaksimalkan keuntungan dan membuat penerima pinjaman terus bergantung. Ia menarik paralel antara praktik ini dengan cara kerja lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang menurutnya, meskipun berkesan sebagai institusi netral, pada dasarnya didorong oleh kepentingan nasional suatu negara, dalam hal ini Amerika Serikat.
“Kita lihat cara IMF ‘memakan’ sebuah negara, dan persis itu yang dilakukan Tiongkok dengan BUMN-nya dan pemerintahannya. Bedanya, IMF dan World Bank ‘kesannya’ adalah institusi, sedangkan Tiongkok adalah negara. Tetapi ternyata IMF dan World Bank adalah instrumen negara, yaitu Amerika. Jadi, keduanya didorong oleh kepentingan nasional,” tegas Fahd.
Implikasi dari hal ini, menurut Fahd, adalah potensi Indonesia terjebak dalam debt trap atau jebakan utang. Ia menyayangkan kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) yang menurutnya menjadi salah satu pintu masuk menuju kondisi tersebut, dan mengkritisi kurangnya kesadaran para pejabat sebelumnya akan risiko ini.
“Jadi, Indonesia pasti dibuat masuk ke ‘debt trap’, dan harus masuk. Inilah yang saya tidak setujui dengan kebijakan foreign direct investment (FDI). Sayangnya, ini ada dalam pola pikir pejabat sebelumnya. Sayangnya, tidak ada yang sadar kita akan masuk ke dalam debt trap,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Fahd mengingatkan bahwa dampak negatif dari jebakan utang ini kemungkinan besar akan dirasakan oleh penduduk usia produktif di tahun 2030, sehingga ancamannya tidak terlalu kasat mata saat ini. Meskipun mengakui pengetahuannya tentang geopolitik dan geostrategi terbatas, ia menyatakan niatnya untuk membangun kesadaran dan memicu diskusi mengenai isu krusial ini demi masa depan bangsa.
Lebih jauh, Fahd mempertanyakan keberadaan think tank negara yang memiliki visi jangka panjang mengenai kepentingan nasional Indonesia, melampaui siklus program kampanye politik lima tahunan. Ia mengapresiasi visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya paling jelas dan selaras dengan konstitusi UUD 1945, tercermin dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
“Maka saya tanya, mau ke mana Indonesia? Saya paham mau dibawa ke mana Indonesia oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-8 RI, visi misinya paling jelas dan tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945. Bukan hanya di ucapan tetapi dari setiap kebijakan yang dikeluarkannya,” pungkas dosen yang juga mengajar di Malaysia ini.
Penulis: A.S.W
