“Sebuah negeri tidak akan pernah benar-benar merdeka jika petaninya masih dijual murah, nelayannya tak berdaulat, dan ekonomi desa sekadar catatan kaki dalam dokumen negara.”
Fahd El Fouz A Rafiq
(Ketua Umum DPP BAPERA)
Jakarta – Di tanah yang ditumbuhi padi, kelapa, dan peluh, koperasi sejatinya bukan sekadar bentuk badan usaha. Ia adalah manusia ekonomi yang memiliki ruh, etos, dan arah. Namun selama puluhan tahun, koperasi di Indonesia seperti tubuh tanpa jiwa terperangkap dalam rutinitas administratif dan jargon populis tanpa transformasi esensial, ucap Fahd A Rafiq di Jakarta pada Selasa, (8/7/2025).
Fahd A Rafiq mengatakan, “kini di era Presiden Prabowo Subianto, narasi itu sedang mencoba dibalik dari koperasi sebagai alat kekuasaan menjadi simbol perlawanan ekonomi rakyat terhadap ketimpangan struktural pasar global, paparnya.
Lebih dalam Fahd menyampaikan, apa yang tengah dibangun bukan sekadar program. Ini adalah upaya rekonstruksi nilai membumikan konsep Fair Trade di tanah yang selama ini dipanen oleh tengkulak, disimpan di gudang-gudang konglomerat, lalu dijual kembali kepada rakyat dengan harga yang ditentukan oleh korporasi asing.
Lebih dalam Mantan Ketum PP-AMPG melihat sejarah, “Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Tahun 1980-an, Koperasi Unit Desa (KUD) menjamur. Tapi mereka tumbuh tanpa akar, akal, dan rasa memiliki. Mereka digagas dari pusat, digerakkan dengan birokrasi, dan disuntik dana seperti pasien yang koma. Hasilnya? Gagal. Tak ada kemandirian. Tak ada daya tawar. Kini, sejarah memberi kita pilihan mengulang kegagalan atau menanam kembali harapan, paparnya.
Presiden Prabowo membawa napas baru dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun bukan bentuknya yang penting, melainkan jiwanya. Apakah koperasi ini akan lahir dari kerangka ekonomi kerakyatan yang sejati atau hanya jadi kosmetik politik?
Ekonomi Berbasis Fair Trade: Dari Wacana Global ke Realitas Desa
Konsep Fair Trade bukan mitos urban dari Eropa yang idealistik. Ia adalah praksis dari ekonomi beretika di mana produsen kecil mendapat harga layak, diperlakukan manusiawi, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Dalam ekosistem Fair Trade, petani bukan buruh di tanahnya sendiri. Mereka adalah pemilik, pengelola, dan penentu arah bisnisnya. Sistem ini menciptakan keadilan dalam transaksi dan keadaban dalam relasi produksi. Maka jika Prabowo sungguh hendak membumikan Fair Trade, koperasi bukan hanya perlu dibentuk tapi harus dihidupkan. Dan kehidupan itu butuh tiga hal: pengetahuan, partisipasi, dan nilai tambah.
isu ini bukan sekadar tentang ekonomi. Ini adalah pertarungan antara paradigma lama dan visi baru tentang keadilan ekonomi, terang Fahd.
Pertama, kebijakan koperasi tidak bisa lagi bersifat top-down. Memberikan dana tanpa edukasi adalah seperti memberi kapal kepada orang yang tidak tahu membaca kompas. Pemberdayaan sejati hanya lahir dari pendekatan bottom-up, di mana masyarakat desa memulai narasi mereka sendiri dan negara hadir sebagai fasilitator, bukan sutradara tunggal.
Kedua, penting untuk menyadari bahwa “IQ bisnis” masyarakat desa bukan rendah, tapi belum dirawat. Seperti benih yang belum ditanam, mereka butuh ruang, waktu, dan pendampingan bukan sekadar uang. Tanpa peningkatan kapasitas SDM, koperasi akan tumbuh seperti tubuh tanpa tulang.
Ketiga, kita harus mengakhiri era anggaran jumbo tanpa akuntabilitas. Rp 400 triliun bukan angka kecil. Tapi dalam sistem Fair Trade yang transparan, uang itu bisa menjadi peluru emas yang menembus tembok ketidakadilan ekonomi selama ini.
Bayangkan sebuah desa pesisir di Sulawesi. Dulu mereka hanya menjual ikan mentah ke tengkulak, hidup pas-pasan. Kini, lewat koperasi yang dibina dengan pendekatan Fair Trade, mereka mengolah hasil tangkapan menjadi makanan beku ekspor, bermitra dengan marketplace digital, dan dikunjungi langsung oleh buyer Jepang.
Bayangkan juga petani kakao di Ende. Dulu hanya jadi buruh di tanah sendiri. Kini, lewat koperasi berbasis R&D dan pengolahan, mereka punya merek cokelat sendiri yang bersaing di Eropa.
Inilah mimpi yang hendak diwujudkan Presiden Prabowo Subianto Sebuah transformasi ekonomi dari bawah yakni dari peluh ke prestise, dari tanah ke etalase dunia, papar Suami dari anggota DPR RI ini.
Lebih lanjut fahd melihat, Kebijakan ekonomi sejatinya adalah ekspresi dari nilai-nilai manusia. Fair Trade bukan sekadar strategi dagang ia adalah moralitas dalam bentuk ekonomi. Ia menjungkirbalikkan logika pasar bebas yang tak bermoral, menggantinya dengan prinsip bahwa kesejahteraan tidak boleh dibeli dengan ketimpangan, ungkapnya.
Koperasi, bila dijalankan dengan hati dan akal, adalah ruang demokrasi ekonomi yang paling otentik. Di sana, satu suara sama dengan satu hak. Di sana, yang kecil tidak diinjak, dan yang besar tidak serakah. Maka pertanyaannya bukan bisa atau tidak koperasi menjadi ujung tombak. Tapi maukah kita mengubah cara pandang kita tentang kekuatan rakyat?, tegasnya.
Presiden Prabowo dan kita semua sedang berdiri di persimpangan sejarah. Koperasi bukan sekadar alat ekonomi ia adalah alat peradaban. Jika dikelola dengan nilai, akal, dan cinta pada tanah air, ia bisa menjadi mesin penggerak ekonomi berdaulat yang tidak lagi tunduk pada kuasa global.
Dan pada akhirnya, bukan hanya produk koperasi yang dijual, tapi juga dignitas bangsa yang dibawa ke pasar dunia. Itulah bentuk paling hakiki dari kemerdekaan ekonomi.
Maka dari itu koperasi bukan sekadar institusi. Ia adalah jiwa yang sedang mencari tubuhnya. Dan Fair Trade bukan sekadar kebijakan. Ia adalah perlawanan sunyi melawan ketimpangan.
“Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan siapa yang berkuasa, tapi siapa yang benar-benar mengangkat harkat manusia lewat kebijakan”, tutup dosen yang mengajar di Negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
