Jakarta– Secara filosofis, membangun “Jiwa” terlebih dahulu berarti membangun kesadaran, karakter, dan integritas. Tanpa jiwa yang merdeka, raga yang kuat dan pintar hanyalah mesin tanpa kemudi. Inilah esensi dari kutipan lagu Indonesia Raya “Bangunkan Jiwanya terlebih dahulu, baru bangun raganya”, ucap Fahd A Rafiq di Jakarta pada Senin, (5/1/2025).
Ketua Umum DPP BAPERA mengatakan, “Sejarah bukanlah garis lurus yang bergerak meninggalkan masa lalu ia adalah lingkaran spiral yang sering kali membawa kita kembali ke titik yang sama, namun dengan jubah yang berbeda.
Jika dahulu kolonialisme datang dengan bedil dan perjanjian sepihak, kini ia merayap melalui silabus, algoritma peringkat, dan komodifikasi ruang kelas yang semakin menjauh dari hakikat memanusiakan manusia, terangnya.
Kita musti berani menatap cermin retak sejarah untuk menyadari bahwa pendidikan di Nusantara lahir dari rahim kepentingan, bukan ketulusan. Pada abad ke-20, Politik Etis Belanda hanyalah sebuah eufemisme untuk memanen tenaga kerja murah, sebuah mesin birokrasi yang membutuhkan sekrup sekrup pribumi yang cukup pintar untuk membaca instruksi, namun terlalu kerdil untuk memimpikan kemerdekaan.
Lebih dalam Suami dari Ranny (Anggota DPR RI Komisi IX) ini, Struktur divide et impera secara arsitektural terpahat dalam jenjang ELS, HIS, hingga Volksschool. Di sana, pendidikan bukan menjadi jembatan mobilitas sosial, melainkan tembok pemisah rasial yang mengukuhkan bahwa kasta intelektual adalah hak istimewa segelintir darah biru, sementara rakyat jelata cukup dibekali kemampuan teknis untuk menjadi kuli di tanah sendiri, ungkap Mantan Ketum PP-AMPG ini dengan nada lirih.
Hari ini, meski bendera telah berkibar mandiri, aroma kolonialisme itu tidak benar-benar menguap, ia hanya mengalami sublimasi. Kita sedang menyaksikan lahirnya “Neokolonialisme Epistemologis,” di mana kurikulum kita tidak lagi didikte oleh gubernur jenderal, melainkan oleh skor-skor standarisasi global yang sering kali buta terhadap konteks sosiokultural lokal, ungkap Mantan Ketum GEMA-MKGR ini dengan nada prihatin.
Lebih dalam Mantan Ketum DPP KNPI ini menjelaskan, “Obsesi terhadap peringkat PISA dan standar OECD telah mengubah sekolah menjadi pabrik penghafal, bukan laboratorium pemikir. Kita mengejar angka-angka kuantitatif seolah-olah martabat bangsa bisa diukur melalui lembar jawab komputer, sementara esensi budi pekerti dan kearifan lokal tersisih ke sudut-sudut gelap ruang kelas yang berdebu, cetusnya.
Tengoklah bagaimana bahasa ibu perlahan-lahan kehilangan takhtanya di bawah hegemoni bahasa global. Ada sebuah inferioritas intelektual yang akut, di mana gagasan orisinal dianggap sampah jika tidak dibalut dengan terminologi Barat. Ini sebuah kondisi yang dalam kacamata eksistensial disebut sebagai “keterasingan dari diri sendiri.” Dunia pendidikan kita kini terjebak dalam pusaran neoliberalisme yang ganas.
Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai investasi peradaban, melainkan sebagai komoditas ekonomi yang harus memberikan return on investment (ROI) secara instan. Universitas bertransformasi menjadi korporasi, dan mahasiswa dipaksa menjadi konsumen yang membeli masa depan dengan harga yang kian tak terjangkau, ungkap Putra Legenda Musik A Rafiq ini.
Status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) sering kali menjadi dalih halus bagi negara untuk lepas tangan dari tanggung jawab konstitusionalnya. Ketika kampus didorong mencari pendanaan mandiri, maka kasta pendidikan kembali tercipta.
Jalur mandiri menjadi pintu belakang bagi mereka yang memiliki modal, menyisakan pintu sempit bagi mereka yang hanya memiliki akal namun fakir finansial, ungkap Fahd dengan Gelisah.
Pengusaha muda ini melihat dengan mata telanjang ruang kelas kita telah berubah menjadi arena gladiator. Industri bimbingan belajar yang tumbuh subur adalah bukti kegagalan sistemik sekolah formal, terangnya. Ini adalah sebuah ekosistem paralel yang menghisap keringat orang tua demi menjamin anak-anak mereka tidak kalah dalam perlombaan yang garis finisnya ditentukan oleh pasar kerja global.
Fahd Melihat Pendidikan kita hari ini melahirkan generasi “tenaga kerja siap pakai,” namun sering kali lupa melahirkan “manusia siap hidup.” Ada jurang yang menganga antara kemahiran teknis dan kedalaman filosofis, menciptakan barisan teknokrat yang mahir mengoperasikan mesin, tetapi gagap ketika harus merumuskan arah moral bangsa yang berlandaskan gotong royong, ungkapnya.
Fahd A Rafiq memparkan lebih dalam dan panjang bahwa Filosofi Pancasila yang seharusnya menjadi kompas, sering kali hanya menjadi hiasan dinding atau hafalan saat upacara. Semangat egaliter yang dicita-citakan para pendiri bangsa tenggelam oleh arus individualisme yang diajarkan secara subliminal melalui kompetisi peringkat yang tidak sehat sejak usia dini.
Eksistensi guru pun tak luput dari jeratan sistemik ini. Di tengah beban administratif yang mencekik, mereka kehilangan waktu untuk berkontemplasi dan berdialog dengan jiwa para murid. Guru dipaksa menjadi operator kurikulum, bukan lagi pelita yang menyalakan api keingintahuan di dalam gelapnya ketidaktahuan.
Jika kita tidak kritis, pendidikan tinggi hanya akan menjadi mesin reproduksi ketimpangan sosial. Anak-anak dari kelas atas mendapatkan akses ke jaringan dan teknologi mutakhir, sementara anak-anak desa tetap terbelenggu dalam kurikulum usang yang tidak relevan dengan tantangan zaman di wilayah mereka masing-masing.
Ada sebuah pengkhianatan intelektual ketika riset-riset akademis hanya dilakukan demi memenuhi kuota publikasi internasional, tanpa pernah benar-benar menyentuh akar permasalahan masyarakat di pinggiran. Ilmu pengetahuan menjadi menara gading yang indah dipandang dari jauh, namun dingin dan tak berpenghuni bagi rakyat yang membutuhkannya.
Penjajahan non fisik ini bekerja melalui manipulasi psikologis yang membuat kita merasa “kurang” jika tidak meniru mentah-mentah model pendidikan dari Utara. Kita kehilangan keberanian untuk merancang sistem yang sesuai dengan DNA antropologis bangsa Indonesia, yang sejatinya kaya akan tradisi literasi lisan dan komunal.
Kita harus bertanya secara reflektif. untuk siapakah anak-anak kita dididik? Apakah untuk membangun kedaulatan pangan, energi, dan budaya kita sendiri, atau sekadar untuk menjadi pelayan bagi kepentingan perusahaan multinasional yang melihat manusia tak lebih dari sekadar unit produksi?
Hantu komersialisasi telah merusak sakralitas proses belajar-mengajar. Ketika ijazah dianggap sebagai tiket masuk pasar kerja semata, maka nilai kejujuran dan integritas sering kali dikorbankan demi selembar kertas bertanda tangan rektor, yang dalam jangka panjang meruntuhkan fondasi moral bangsa.
Kita merindukan sosok-sosok seperti Ki Hadjar Dewantara yang melihat pendidikan sebagai alat perjuangan kebudayaan. Baginya, pendidikan adalah cara untuk memerdekakan lahir dan batin, bukan untuk menciptakan ketergantungan baru pada sistem ekonomi yang eksploitatif.
Kini, imajinasi kolektif kita tentang pendidikan seolah-olah telah dipenjara. Kita sulit membayangkan sekolah tanpa tembok, atau belajar tanpa beban nilai standar. Kita telah terbiasa dalam kotak-kotak birokrasi yang mematikan kreativitas dan membungkam nalar kritis mahasiswa yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat.
Di era disrupsi ini, penjajahan informasi juga menjadi ancaman nyata. Algoritma media sosial dan filter gelembung menciptakan pola pikir yang seragam, menumpulkan kemampuan kita untuk melihat realitas secara multidimensional, dan membuat kita rentan terhadap polarisasi yang merusak kohesi sosial.
Ketimpangan digital yang terjadi selama ini mempertegas bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan masih menjadi barang mewah. Di pelosok negeri, sinyal internet dan buku berkualitas masih menjadi mimpi, sementara di kota besar, teknologi justru digunakan untuk mempercepat proses alienasi sosial di antara kaum muda.
Maka, sudah saatnya kita melakukan dekolonisasi nalar pendidikan. Ini bukan berarti menutup diri dari kemajuan dunia, melainkan memiliki kedaulatan untuk menyaring, memodifikasi, dan menciptakan standar keunggulan kita sendiri yang berakar pada bumi pertiwi.
Pendidikan seharusnya menjadi ruang kontemplatif di mana setiap individu menemukan jati dirinya, bukan sekadar ruang pelatihan di mana setiap orang dipaksa menjadi seragam. Kita membutuhkan sistem yang menghargai keberagaman kecerdasan, bukan sistem yang menghakimi ikan karena ketidakmampuannya memanjat pohon.
Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh terus-menerus menjadi pemulung kebijakan dari luar negeri. Kita memiliki kekayaan filosofis yang cukup untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, egaliter, dan visioner, asalkan kita memiliki keberanian politik untuk melawan arus komersialisasi yang menggiurkan.
Akhirnya, pendidikan adalah tentang memerdekakan jiwa dari belenggu ketakutan dan ketidaktahuan. Perjalanan menuju kemerdekaan pendidikan yang sejati masih panjang, namun ia dimulai dari keberanian kita untuk berhenti menjadi objek sejarah dan mulai bertindak sebagai subjek yang berdaulat atas pikiran kita sendiri, tutup dosen yang mengajar di Negeri Jiran ini.
Penulis: Wahid Mubarak
