Riyadh – Di tengah silang sengkarut opini publik mengenai tambang nikel di Raja Ampat, satu dukungan mengalir dengan terang dan tegas. Ketua Umum DPP BAPERA, Fahd A. Rafiq, berdiri di barisan terdepan membela Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bukan karena kedekatan personal, tetapi karena konsistensi kebijakan dan ketegasan sikap yang ditunjukkan Bahlil dalam menjaga kepentingan nasional di tanah Papua, Ucap Fahd A Rafiq di Kota Mekkah, Arab Saudi pada Senin, (9/6/2025).
Ketum DPP BAPERA mengatakan, “Bapak Bahlil bukan hanya Menteri, dia adalah representasi nurani bangsa di timur Indonesia. Dan BAPERA akan selalu berada di belakang pemimpin yang berani berdiri tegak membela keadilan ekologis dan kedaulatan sumber daya,” ujar Fahd dalam pernyataan resminya.
Fahd menyadari, terlalu banyak narasi semu dan tuduhan politis yang beredar di ruang publik. Namun, narasi tanpa data adalah propaganda. Dan faktanya, izin tambang yang menuai polemik di Raja Ampat bukan dikeluarkan di era Bahlil. Justru di bawah kepemimpinannya, negara bertindak untuk mengehentikan sementara kegiatan tambang PT GAG Nikel, meskipun perusahaan tersebut adalah anak usaha BUMN. Langkah ini menjadi preseden penting bahwa komitmen keberlanjutan tak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi sesaat baik milik negara maupun swasta, tegas Ketua Bidang Ormas DPP Partai Golkar ini.
Fahd juga menekankan bahwa Bahlil tidak hanya menyentuh dimensi administratif, tetapi juga nilai-nilai kultural dan ekologis Papua. Ketika sebagian elite hanya mampu bersuara dari balik mikrofon dan media sosial, Bahlil terbang ke Pulau Gag, menapakkan kaki di tanah konflik, dan bertatap muka langsung dengan masyarakat lokal. Ini bukan sekadar manuver politik, melainkan etika kepemimpinan yang langka.
Di tengah derasnya tuntutan dan tekanan politik dari berbagai kelompok, Bahlil tidak terjebak dalam kompromi populis. Ia justru membuka pintu audit menyeluruh atas izin tambang, terutama yang berada dekat kawasan konservasi. Ini adalah konsep tata kelola sumber daya berbasis integritas, bukan pencitraan.
“Bahlil paham bahwa Papua bukan objek eksploitasi, melainkan subjek yang harus dihormati dalam setiap langkah pembangunan,” lanjut Fahd. “Dan saya percaya, selama kita memiliki pemimpin seperti beliau, Indonesia masih punya harapan besar menjaga ekosistemnya tanpa meninggalkan rakyatnya.”
Dukungan Fahd A. Rafiq juga bukan tanpa basis ideologis. Sebagai Ketua Umum BAPERA organisasi pemuda besar yang berbasis pada semangat keberagaman dan nasionalisme ia melihat tindakan Bahlil sebagai pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dan dalam konteks Raja Ampat, kemakmuran bukan sekadar angka dalam laporan korporasi. Ia adalah keseimbangan antara alam yang lestari dan masyarakat adat yang berdaya. Kebijakan Bahlil menjembatani dua dunia itu yakni industri, budaya, pembangunan dan kelestarian.
logika, data, dan tindakan nyata berpihak pada Bahlil Lahadalia, karena mereka yang kontra hari ini tak lagi mampu bersandar pada retorika. Karena Bahlil tidak sedang bermain politik ia sedang menjalankan mandat sejarah. Dan Fahd A. Rafiq, bersama BAPERA memilih berdiri di sisi kebenaran yang bekerja bukan di balik keramaian suara yang hanya menggema, tutup Dosen yang mengajar di Negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
