Jakarta – Di bawah langit pendidikan Indonesia yang kerap berganti warna kurikulum, terdapat sebuah ironi yang membeku. Kita sering menggaungkan nama Ki Hadjar Dewantara dalam banyak pidato megah, namun di saat yang sama, kita sedang membangun nisan bagi pemikirannya melalui tumpukan dokumen digital yang mencekik ruang gerak para guru, demikian pandangan Fahd A Rafiq, di Jakarta pada Rabu, (7/1/2025).
Pendidikan, dalam pemahaman paling purba, adalah proses nguongke uwong (memanusiakan manusia). Namun hari ini, ruang kelas berubah menjadi pabrik ketaatan, di mana guru tidak lagi berperan sebagai seniman jiwa, melainkan sekadar operator data yang menghamba pada algoritma aplikasi kinerja, ujar sosok yang dikenal sebagai Pengusaha Muda tersebut.
Secara historis, kita belum sepenuhnya sembuh dari penyakit kolonialisme. Birokrasi pendidikan kita adalah warisan Civil Service Hindia Belanda yang dirancang untuk menciptakan kepatuhan, bukan kemandirian; sebuah struktur piramida yang menempatkan pengawasan di atas kreativitas, tegas Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini.
Jika Ki Hadjar Dewantara menawarkan konsep “Pamong” yang penuh kasih dan pengamatan mendalam, sistem saat ini justru memaksakan paradigma “Manajer Proyek” yang kaku. Guru dipaksa mengukur keajaiban belajar anak didik melalui angka-angka dingin dan unggahan bukti fisik yang seringkali kehilangan ruhnya di balik layar monitor, tutur Mantan Ketua Umum PP – AMPG tersebut.
Inilah yang disebut sebagai Kematian Otonomi Pedagogis. Ketika seorang guru lebih mengkhawatirkan centang hijau di aplikasi daripada binar mata murid yang mulai memahami konsep kehidupan, di sanalah pendidikan kita sedang mengalami defisit moral yang akut, cetus Putra dari Musisi Legend A Rafiq ini.
Metafora “pasung” sangat presisi birokrasi adalah rantai yang tidak terlihat namun sangat terasa dinginnya. Ia mengikat kaki para pengajar di depan laptop, menghalangi mereka untuk berdansa dengan rasa ingin tahu murid-muridnya di sudut-sudut kelas yang dinamis, papar Ketua Umum DPP BAPERA tersebut.
Kodrat Alam adalah pengakuan atas keberagaman mikrokosmos setiap anak dan lingkungan. Namun, standardisasi administratif adalah mesin penghancur perbedaan yang bekerja dengan prinsip satu ukuran untuk semua, menciptakan keseragaman semu yang mematikan nalar kontekstual, jelas Mantan Ketua Umum GEMA MKGR ini.
Kita sedang menyaksikan munculnya fenomena “Guru Etalase”—mereka yang nampak cemerlang dalam laporan administrasi, mahir mengolah narasi di platform digital, namun kering dalam sentuhan emosional dan intelektual saat berhadapan langsung dengan manusia-manusia muda, seloroh pria yang juga dikenal sebagai Artis dan Seniman itu.
Dalam kacamata sosiologis, ini adalah bentuk kekerasan simbolik. Negara secara tidak langsung menyatakan bahwa kesetiaan pada prosedur lebih berharga daripada kualitas transformasi batin siswa, sebuah paradoks yang menghambat kemajuan bangsa, ungkap Suami dari Ranny (Anggota DPR RI Komisi IX) tersebut.
Hierarki feodal menciptakan budaya “Kepalsuan yang Terorganisir.” Ketika penilaian kinerja hanya berbasis dokumen, maka kejujuran menjadi barang mewah; laporan indah disusun bukan untuk refleksi perbaikan, melainkan sebagai tameng agar aman dari teguran atasan, tandas Fahd A Rafiq.
Birokratisasi adalah cara paling efektif untuk melakukan domestikasi intelektual. Guru yang lelah secara administratif tidak akan punya waktu untuk mengkritisi kebijakan atau mempertanyakan ketimpangan sistemik yang terjadi di depan mata mereka, bebernya dengan nada kritis.
Tekanan ekonomi yang menyandera karier pengajar pada angka kredit administratif adalah bentuk perbudakan modern. Kita menuntut mereka menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, namun kita mengurung kesejahteraan mereka dalam jeruji administrasi yang berbelit, ulas tokoh muda ini.
Bayangkan seorang guru di pelosok yang harus berjuang mencari sinyal hanya untuk mengunggah “bukti fisik” demi mendapatkan haknya. Di titik ini, teknologi justru berubah menjadi instrumen pengawasan yang membuat pendidik selalu merasa tidak dipercayai, kritik Fahd A Rafiq.
Secara eksistensial, guru sedang kehilangan kedaulatannya. Mereka menjadi objek kebijakan pusat, penyambung lidah kurikulum yang dirumuskan di gedung-gedung tinggi tanpa pernah mencium aroma peluh di ruang kelas yang panas dan sesak, imbuhnya dengan mendalam.
Kita butuh de-birokratisasi yang radikal, bukan sekadar digitalisasi birokrasi. Mengubah kertas menjadi aplikasi tanpa mengubah pola pikir kontrol menjadi pola pikir kepercayaan hanya akan memindahkan penjara dari bentuk fisik ke bentuk digital, tegasnya tanpa ragu.
Solusinya adalah mengembalikan kehormatan guru sebagai intelektual publik. Kita harus berani memberikan ruang bagi “diskresi pedagogis,” di mana penilaian guru terhadap muridnya lebih berwibawa daripada angka-angka otomatis dari sistem yang kaku, saran Fahd A Rafiq.
Memutus rantai ini menuntut keberanian politik untuk mempercayai para pendidik. Kita harus mengakui bahwa pendidikan adalah proses organik yang tidak bisa sepenuhnya dikuantifikasi oleh mesin mana pun di dunia ini, seru tokoh organisatoris tersebut.
Sistem ini seringkali dipertahankan karena memberikan rasa aman palsu bagi pemegang kebijakan. Dengan data administratif yang lengkap, mereka merasa telah bekerja dengan baik, meski di lapangan, api semangat belajar siswa mungkin sedang meredup, ingatnya dengan penuh empati.
Kita harus mengakhiri rezim “Asal Bapak Senang” dengan transparansi yang berbasis pada realitas, bukan pada narasi laporan. Evaluasi pendidikan harus melibatkan observasi kualitatif yang menghargai proses kemanusiaan, tekan Fahd A Rafiq.
Jika kita terus membiarkan birokratisasi ini menjadi “pasung,” maka Merdeka Belajar hanya akan menjadi artefak bahasa yang indah di permukaan namun keropos di dalam, gagal menyentuh substansi terdalam dari pendidikan, pungkasnya.
Pendidikan yang memerdekakan harus dimulai dari memerdekakan gurunya terlebih dahulu. Tanpa guru yang merdeka secara pemikiran dan waktu, mustahil kita mengharapkan lahirnya murid-murid yang memiliki jiwa merdeka sebagaimana dambaan para pendiri bangsa, tegasnya kembali.
Imajinasi kita tentang masa depan seharusnya berisi tentang diskusi-diskusi hangat, eksperimen kreatif di laboratorium kehidupan, dan guru yang tersenyum lebar karena punya waktu untuk mendengarkan setiap kegelisahan muridnya, harap Fahd A Rafiq.
Kita harus memilih: ingin mencetak manusia yang utuh atau sekadar mencetak sekrup-sekrup kecil bagi mesin birokrasi yang terus berputar tanpa arah dan tujuan yang jelas bagi peradaban, pertanyakan tokoh ini dengan retoris.
Membiarkan guru terpenjara dalam administrasi adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Saatnya kita meruntuhkan tembok kertas itu dan mengembalikan guru ke khitahnya sebagai penuntun utama peradaban Indonesia yang luhur, ajak Fahd A Rafiq menutup narasinya.
Perubahan sejati tidak akan datang dari atas melalui surat edaran, melainkan dari keberanian kita untuk menggugat ketidakwarasan sistemik ini secara kolektif demi martabat pendidikan nasional, tutup dosen yang mengajar di Negeri Jiran ini dengan penuh keyakinan.
Penulis: Wahid Mubarak
