Jakarta — Di sebuah ruang diskusi yang penuh ketegangan intelektual, Ranny Fahd A Rafiq, Anggota DPR RI Komisi IX, kembali mengangkat persoalan yang jarang disentuh dengan kedalaman keterhubungan antara ekonomi, kesehatan, dan politik. Bukan sekadar suara, melainkan renungan yang menggetarkan kesadaran publik.
Ranny berbicara bukan sebagai politisi yang hanya terikat kepentingan jangka pendek, melainkan sebagai seorang perempuan yang menatap bangsa ini dengan nurani. Baginya, keadilan sosial bukan sekadar pasal dalam UUD 1945, melainkan janji eksistensial yang belum ditepati negara kepada rakyatnya
Dalam data terbaru BPS, tingkat kemiskinan per Maret 2025 masih berada di angka 9,2%. Sebuah angka yang menandakan bahwa meski ekonomi makro tumbuh, jutaan rakyat masih hidup dalam kesulitan. Ranny menekankan, angka itu tak sekadar statistik, tetapi wajah konkret dari anak-anak yang tidak cukup gizi, ibu-ibu yang terpaksa memilih antara makan atau membeli obat, dan buruh yang kehilangan akses kesehatan.
Ia menyebut kesehatan sebagai cermin utama keadilan sosial. Karena di sinilah wajah asli ketimpangan muncul. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, hingga Agustus 2025, terdapat lebih dari 3.400 kasus campak dengan 46 KLB di berbagai daerah. Angka itu adalah alarm yang menandakan sistem kesehatan nasional masih rapuh, tegasnya.
Dalam pandangannya, ekonomi tanpa kesehatan hanyalah ilusi. Pertumbuhan 5% tak ada artinya bila rumah sakit penuh pasien yang tak mampu membayar, atau bila imunisasi anak-anak terhenti karena birokrasi.
Ranny menggambarkan keterhubungan ini dengan metafora yang kuat: “Ekonomi adalah tubuh, kesehatan adalah jantungnya, dan politik adalah otaknya. Jika salah satunya rusak, maka tubuh bangsa ini akan lumpuh.”
Pernyataan itu mengingatkan kita pada sejarah panjang bangsa. Di era Soekarno, gagasan berdikari menolak ketergantungan pada kolonialisme. Namun hari ini, kata Ranny, kita justru menghadapi bentuk kolonialisme baru yaitu ketergantungan pada pasar global, harga obat dari luar negeri, dan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada investor asing ketimbang rakyat kecil.
Di Komisi IX DPR RI, ia melihat langsung bagaimana sistem kesehatan nasional sering kali terjebak pada logika bisnis. BPJS Kesehatan, meski telah membantu jutaan orang, tetap dihantui defisit. Tahun 2024 tercatat defisit lebih dari Rp 8 triliun, sebuah tanda bahwa sistem pembiayaan kesehatan membutuhkan reformasi fundamental, ungkap Istri dari Fahd A Rafiq ini.
Ranny mengajukan gagasan yaitu kesehatan harus dipandang sebagai investasi, bukan beban. Karena hanya dengan masyarakat yang sehat, produktivitas ekonomi dapat tercapai. Sebaliknya, bangsa yang sakit adalah bangsa yang kehilangan masa depan.
Dari sudut pandang politik, ia menilai kebijakan kesehatan dan ekonomi tidak boleh berjalan di dua jalur yang berbeda. Politik harus menjadi jembatan yang memastikan keadilan distribusi sumber daya, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, cetusnya.
“Politik yang sejati adalah tentang tubuh rakyat, tentang siapa yang makan, siapa yang sakit, siapa yang sembuh, dan siapa yang mati.”
Ranny menyoroti pula dinamika global. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran pahit bahwa dunia yang terkoneksi bisa runtuh hanya karena sistem kesehatan rapuh. Saat ini, dunia masih berhadapan dengan ancaman penyakit menular baru, perubahan iklim, hingga ketidakpastian rantai pasok obat.
Dalam situasi itu, Indonesia tak bisa hanya menjadi konsumen kebijakan global. Ranny menekankan perlunya kedaulatan kesehatan yakni produksi obat dalam negeri, penguatan riset medis, hingga pemberdayaan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, ungkapnya.
Namun, kesehatan tak bisa dipisahkan dari ekonomi. Angka pengangguran terbuka Agustus 2025 masih berada di sekitar 5,5%. Pengangguran menciptakan kemiskinan, dan kemiskinan memperparah masalah kesehatan. Pengangguran akan meningkatkan tingginya akan kriminal. Sebuah lingkaran setan yang hanya bisa diputus dengan kebijakan yang berani.
Ranny menegaskan, dalam politik anggaran prioritas harus dialihkan. Bukan lagi sekadar infrastruktur fisik, tetapi infrastruktur sosial rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan jaring pengaman sosial yang harus mendapat akses sampai tingkat paling bawah. Saya tegaskan sekali lagi akses ini harus sampai tingkat paling bawahn di seluruh Nusantara.
Ranny mengutip fakta bahwa hingga 2025, belanja kesehatan Indonesia hanya 3,1% dari PDB ini jauh di bawah rekomendasi WHO sebesar 5%. “Selama kesehatan dianggap biaya, bukan modal, selama itu pula rakyat akan tetap menderita,” ujarnya tegas.
Ranny melihat kesehatan sebagai hak ontologis manusia. Hak yang melekat sejak lahir, bukan pemberian negara. Negara hanyalah alat untuk memastikan hak itu terpenuhi.
Ia menyadarkan publik bahwa keadilan sosial tidak akan pernah hadir bila politik terjebak dalam siklus elektoral. Politik harus kembali pada esensi melayani manusia, bukan melayani angka pertumbuhan atau kepentingan elite.
Ranny juga mengingatkan bahaya “ketidakadilan struktural”. Misalnya, akses obat mahal di kota besar, sementara di pelosok anak-anak masih meninggal karena cacingan atau gizi buruk. Ketidakadilan ini bukan hanya soal distribusi, melainkan soal filosofi dasar negara yaitu apakah kita benar-benar hadir untuk semua?
Sejarah memberi pelajaran. Di era reformasi, bangsa ini berbicara tentang demokrasi politik. Namun kini, demokrasi ekonomi dan kesehatan menjadi agenda baru. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi slogan tanpa substansi.
Dalam narasi imajinatifnya, Ranny menggambarkan masa depan ndonesia yang sehat adalah Indonesia yang berdaulat. Di mana anak-anak desa tumbuh dengan gizi baik, di mana tenaga medis tidak lagi harus meninggalkan negeri demi gaji yang lebih layak di luar negeri, di mana ekonomi bergerak karena rakyatnya kuat.
Namun ia sadar, jalan menuju keadilan sosial bukan jalan mulus. Ia penuh risiko politik, resistensi birokrasi, dan kepentingan ekonomi global. Tetapi justru di situlah esensi keberanian seorang pemimpin diuji.
Sebagai perempuan, Ranny menekankan pentingnya perspektif empati dalam politik. Karena politik yang keras kepala tanpa empati hanya akan melahirkan kebijakan dingin yang mematikan.
Pidatonya hari itu bukan hanya analisa, melainkan panggilan moral. Ia ingin agar bangsa ini melihat ke dalam cermin bahwa kita sedang membiarkan rakyat kecil menanggung beban yang semestinya ditopang negara.
Dan pada akhirnya, Ranny Fahd A Rafiq menutup pesannya dengan kesadaran yang tajam: “Keadilan sosial bukan sekadar mimpi konstitusi. Ia adalah tugas kita bersama. Ekonomi, kesehatan, dan politik hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya adalah manusia yang merdeka, sehat, dan sejahtera.”, tutupnya.
Penulis: A.S.W
