JAKARTA — Di tengah dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu, Indonesia memasuki era baru kebijakan fiskal yang lebih berani dan progresif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai arsitek utama perekonomian nasional, kini tengah menggerakkan reformasi struktural dari jantung sistem keuangan negara. Langkah ini dinilai sebagai momentum krusial untuk mengembalikan rakyat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum DPP BAPERA, Fahd A Rafiq, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap manuver Menkeu Purbaya yang secara lugas mengkritisi kebijakan lama yang disebutnya “menyumbat denyut ekonomi riil”. Dalam pernyataannya pada Kamis (2 Oktober 2025), Fahd menyebut bahwa kebijakan fiskal dan moneter selama ini terlalu fokus pada pengamanan angka-angka makro tanpa menyentuh realitas lapangan, khususnya ekonomi rakyat bawah.
“Presiden Prabowo menempatkan orang yang tepat untuk membalik keadaan. Purbaya paham bahwa rakyat tak butuh statistik; mereka butuh pekerjaan, pasar yang hidup, dan akses kredit yang nyata,”tegas Fahd.
Dunia tengah berhadapan dengan gelombang ketidakpastian ekonomi yang semakin kompleks. Perlambatan ekonomi Tiongkok, penyesuaian suku bunga oleh Federal Reserve, hingga krisis geopolitik di Timur Tengah telah menekan likuiditas global dan memperlambat arus investasi internasional.
Namun, menurut Fahd, Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya memilih untuk tidak menjadikan situasi eksternal sebagai dalih. Sebaliknya, mereka memfokuskan diri pada pembenahan internal, mempercepat belanja negara, membuka keran kredit swasta, dan menyingkirkan hambatan sistemik yang selama ini membatasi daya gerak sektor riil.
Dalam forum terbuka bersama para ekonom dan pelaku usaha, Purbaya secara terang-terangan menegur bank-bank pelat merah (Himbara) yang lamban dalam menyalurkan dana pemerintah ke sektor produktif. Dana jumbo yang ditempatkan negara justru “diparkir” oleh bank, bukan digelontorkan ke lapisan masyarakat yang membutuhkan likuiditas. “Kalau tidak mau salurkan, saya kasih semua dananya. Biar mereka juga mikir,” ujar Purbaya dengan nada tegas.
Pernyataan ini bukan hanya ultimatum, tapi sinyal kuat bahwa era ketakutan dan konservatisme perbankan akan diganti dengan keberanian dan keberpihakan pada rakyat. Di bawah komando Presiden Prabowo, kebijakan fiskal tak lagi hanya menjaga defisit, tapi juga menjadi alat percepatan pembangunan inklusif.
Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini menyampaikan bahwa salah satu warisan kebijakan rezim sebelumnya adalah dominasi BUMN yang menyingkirkan sektor swasta. Kredit bank cenderung diarahkan ke proyek-proyek negara yang gemuk birokrasi namun lemah produktivitas, meninggalkan UMKM dan industri padat karya tanpa dukungan finansial memadai.
Fenomena ini dikenal sebagai “crowding out effect”, dan Menkeu Purbaya bertekad mengakhirinya. “Kebijakan Presiden Prabowo melalui Menkeu Purbaya sangat jelas, negara bukan pesaing, tapi fasilitator sektor swasta. Inilah arah baru Indonesia,” kata Fahd.
Mantan Ketum PP- AMPG ini melanjutkan, Purbaya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka PDB, melainkan hasil dari konsumsi yang meningkat, investasi yang bergairah, dan belanja pemerintah yang efektif. Ia mengakui bahwa selama ini anggaran negara, baik pusat maupun daerah, terlalu lama “mengendap” di bank tanpa berdampak ke ekonomi riil.
Kini, pendekatan fiskal ekspansif menjadi prioritas utama. Belanja negara dipacu, birokrasi dipangkas, dan swasta kembali dijadikan mitra strategis pembangunan, paparnya.
Langkah Purbaya tak bisa dilepaskan dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menjanjikan “ekonomi berdiri di atas kaki sendiri (BERDIKARI) “. Dengan menjadikan rakyat sebagai pusat kebijakan, bukan sebagai objek statistik, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap triliun rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak langsung ke dapur rakyat, tegas suami dari Ranny Fahd A. Rafiq (Anggota DPR RI) ini.
Menurut proyeksi internal Kemenkeu, jika mesin ekonomi swasta bisa dihidupkan kembali, Indonesia bisa memasuki era pertumbuhan berkualitas, bukan hanya tinggi, tetapi merata.
“Dulu, pengusaha swasta hanya jadi penonton proyek BUMN. Sekarang, mereka akan jadi motor utama ekonomi,” ujar mantan Ketum Gema MKGR ini.Ia menekankan bahwa dengan arah baru ini, pemerintah tidak hanya membuka keran modal, tapi juga memberi kepercayaan dan peran nyata kepada sektor swasta.
Jika reformasi ini berlanjut, Indonesia akan memasuki “zaman keemasan swasta”, di mana dunia usaha bukan hanya hidup, tapi memimpin penciptaan lapangan kerja dan inovasi.
Reformasi struktural tidak berhenti di Kementerian Keuangan. Pemerintah juga mendorong perubahan di dunia perbankan, sistem insentif BUMN, hingga efisiensi belanja pemerintah daerah. Semua diarahkan untuk satu tujuan besar yakni ekonomi yang adil, merata, dan tangguh menghadapi guncangan global.
Dosen senior yang kini mengajar di Malaysia ini menyimpulkan: “Jika misi ini berhasil, maka Purbaya bukan hanya Menkeu, tapi pembawa perubahan sejarah. Di bawah Presiden Prabowo, kita tidak lagi bicara wacana, tapi langkah konkret menuju ekonomi nasional yang inklusif dan berdaulat.”
Rakyat tidak lagi menunggu retorika.Mereka ingin melihat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk sederhana yakni harga sembako stabil, lapangan kerja tersedia, dan usaha kecil bisa tumbuh tanpa tekanan pajak berlebih.
Kebijakan ekonomi harus menjembatani grafik makro dan realitas mikro, dan itulah misi besar yang kini sedang dijalankan Menkeu Purbaya bersama Presiden Prabowo.
Dengan keberanian politik dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, Indonesia bersiap memasuki era baru yaitu pertumbuhan bukan hanya milik segelintir, tapi hak semua warga negara. Merdeka, tutupnya.
Penulis: A.S.W
