Jakarta – Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut data Bank Dunia mencapai kurang lebih 196 juta jiwa dari total 280 juta penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh populasi masih terjepit dalam kategori ekonomi rendah, demikian dipaparkan oleh Fahd A Rafiq, Ketua Umum DPP BAPERA, di Jakarta pada Senin (6/4/2026).
Mantan Ketua Umum PP AMPG ini menyoroti tajam para kritikus Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sering berdalih demi kepentingan rakyat.
Ia mempertanyakan rakyat mana yang dimaksud, apakah kelompok menengah ke atas atau warga miskin, sembari membela langkah Presiden Prabowo Subianto yang terjun langsung melihat kondisi anak-anak stunting demi memperbaiki gizi bangsa, tegasnya.
Lebih dalam, Suami dari Ranny (Anggota DPR RI Komisi IX) ini menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dinikmati segelintir orang, sementara kaum fakir miskin dibiarkan dalam kondisi hidup segan mati tak mau. Menurutnya, pembiaran tersebut tak ubahnya sebuah penjajahan terhadap bangsa sendiri, cetusnya.
Mantan Ketua Umum DPP KNPI tersebut menyayangkan adanya tuduhan miring terhadap upaya Presiden Prabowo dalam mendistribusikan kekayaan negara melalui APBN lewat program MBG. Fahd menilai mayoritas kritikus di media sosial hanya berpijak pada perspektif keilmuan teknis semata tanpa melihat realitas sosial, ungkapnya.
Sebagai Mantan Ketua Umum GEMA MKGR, ia mengamati banyak pengamat yang hanya berfokus pada beban fiskal jangka pendek dan mengabaikan opportunity cost. Jika malnutrisi tidak diintervensi sekarang, beban kesehatan dan hilangnya produktivitas masa depan akibat rendahnya IQ akan jauh lebih mahal dibandingkan nilai kontrak makanan saat ini, paparnya.
Pengusaha Muda ini juga membantah anggapan bahwa dana MBG akan menguap sia-sia. Baginya, jika skema logistik berbasis ekonomi kerakyatan diterapkan, program ini justru menjadi motor penggerak UMKM karena petani lokal memiliki pembeli siaga (off-taker) untuk pasokan telur, susu, dan sayur, sehingga sirkulasi uang masif terjadi di akar rumput, tuturnya.
Fahd menambahkan bahwa banyak kritikus berasal dari kalangan yang tidak pernah kesulitan mengakses protein. Bagi keluarga di garis kemiskinan, satu porsi makanan bergizi standar adalah asupan utama harian yang sangat berharga, ujarnya.
Sebagai sosok yang juga dikenal sebagai Artis dan Seniman, ia melihat adanya dampak psikologis dan motivasi sekolah yang besar dari kepastian makanan di meja siswa. Ia mengingatkan bahwa melihat Indonesia tidak bisa hanya dari kacamata Jakarta semata, imbuhnya.
Putra dari Musisi Legend A Rafiq ini menepis argumen bahwa luas wilayah Indonesia membuat distribusi menjadi mustahil. Ia menilai tantangan operasional bukan berarti cacat konseptual, terlebih dengan adanya digitalisasi rantai pasok dan peran krusial TNI/POLRI dalam mengawal pasokan hingga ke tiap desa, jelasnya.
Fahd berpendapat adalah sebuah kesia-siaan jika hanya mengkritik kurikulum tanpa memperbaiki nutrisi siswa. Mengacu pada teori pendidikan, anak yang lapar tidak akan optimal menyerap informasi, ibarat menginstal perangkat lunak canggih pada perangkat keras yang rusak, analoginya.
Meski setuju kritik diperlukan untuk menjaga transparansi, ia menilai kritik yang bertujuan menghentikan program tanpa solusi alternatif gizi yang setara telah kehilangan basis kemanusiaannya. Dinamika ini menurutnya mencerminkan pertarungan antara kepentingan sektoral dan agenda pemerataan, sebutnya.
Ia mensinyalir adanya resistensi tersembunyi di birokrasi karena kekhawatiran “kue” anggaran mereka dipangkas. Banyak pihak yang enggan meninggalkan zona nyaman demi program kerakyatan yang dianggap tidak memberikan keuntungan langsung bagi birokrasi tersebut, bebernya.
Fahd juga mengkritik kelompok elit yang masih memuja teori trickle-down effect. Mereka sering menganggap bantuan nutrisi sebagai pemanjaan, namun melabeli subsidi industri besar sebagai insentif strategis, padahal tanpa intervensi langsung pada kualitas SDM, jurang ketimpangan akan semakin lebar, urainya.
Program ini, lanjutnya, berpotensi mengganggu pemain lama atau kartel pangan berskala besar. Ego kelompok bisnis yang mapan ini sering menggunakan tangan pengamat untuk menyerang kredibilitas program demi mempertahankan dominasi pasar mereka, terangnya.
Terdapat jarak emosional antara pengambil kebijakan di kota besar dengan realitas kemiskinan di pelosok. Saat kelompok menengah-atas mendewakan kehati-hatian fiskal, warga miskin justru sedang bertaruh nyawa demi satu porsi makanan bergizi hari ini, sambungnya.
Kesejahteraan yang merata diyakini akan menciptakan masyarakat yang cerdas dan sulit dimanipulasi secara politik. Hal inilah yang mungkin membuat beberapa kelompok merasa terancam jika masyarakat kelas bawah menjadi lebih berdaya secara kognitif, analisisnya.
Tantangan terbesar program kesejahteraan di Indonesia bukanlah sekadar teknis atau uang, melainkan kemauan politik (political will) untuk mendobrak ego sektoral demi keadilan sosial yang lebih nyata, tandasnya.
Keserakahan kelompok tertentu menurutnya bukan hanya merugikan finansial negara, tapi juga memicu bom waktu sosial. Rasa ketidakadilan akan muncul saat masyarakat melihat hak gizi mereka dimarkup oleh pihak yang sudah berkecukupan, peringatnya.
Secara filosofis, jika tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum, maka perilaku egois kelompok yang enggan berbagi adalah penyimpangan ideologi. Sebagai hamba dari Tuhan Yang Maha Kaya, rakyat kecil pun berhak menikmati kemakmuran yang sama, tegasnya lagi.
Kita harus bertanya pada cermin kebangsaan, apakah kemiskinan terjadi karena kelangkaan atau keserakahan yang dilembagakan. Egosentrisme hanya akan melahirkan sekat kebencian dan menghancurkan jiwa sebuah bangsa, pungkas sosok yang juga aktif sebagai Dosen yang mengajar di negeri Jiran Malaysia ini.
Penulis: A.S.W
