Jakarta – Eksistensi guru dalam lanskap pendidikan modern kita saat ini sedang mengalami krisis ontologis yang akut. Mereka bukan lagi para penuntun cahaya di lorong kegelapan bodoh, melainkan telah bermutasi menjadi buruh entri data dalam pabrik birokrasi raksasa, ucap Fahd A Rafiq pada Jumat (9/1/2026).
Ketua Umum DPP BAPERA ini menegaskan bahwa ada ironi yang sangat tajam ketika seorang pemahat jiwa dipaksa menghabiskan waktu emasnya hanya untuk memahat angka-angka di atas layar aplikasi yang dingin, ungkapnya dengan nada puitis.
Secara filosofis, pendidikan adalah proses pembebasan, namun sistem birokrasi kita justru menerapkan proses penjinakan, guru-guru dikunci dalam sebuah panoptikon digital, di mana setiap gerakan mereka diawasi melalui indikator kinerja yang kaku, tutur sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP-AMPG tersebut.
Lebih dalam, Fahd melihat kebebasan berpikir yang seharusnya menjadi nafas utama pendidikan, kini sesak nafas tertimbun tumpukan administrasi yang tidak memiliki korelasi langsung dengan kecerdasan siswa, cetusnya.
Suami dari Ranny (Anggota DPR RI Komisi IX) ini membawa kita pada pemahaman bahwa birokrasi adalah instrumen kontrol warisan kolonial yang belum benar-benar didekonstruksi, dulu administrasi memastikan kepatuhan kepada penjajah, kini digunakan untuk memastikan kepatuhan pada algoritma pusat, paparnya.
Kita telah mengganti cambuk fisik dengan “centang hijau” di aplikasi, namun esensi penindasannya tetaplah sama, jelas Mantan Ketua Umum DPP KNPI tersebut.
Metaforanya, guru kita adalah elang yang sayapnya diikat dengan rantai laporan keuangan dan administrasi kelas, mereka diminta terbang tinggi membawa generasi bangsa ke angkasa, namun kaki mereka terpaku pada lantai beton bernama “Akuntabilitas Kertas,” urai Mantan Ketua Umum GEMA MKGR ini.
Bagaimana mungkin sebuah bangsa melahirkan para pemikir besar jika para pendidiknya sendiri tidak diberikan ruang untuk sekadar berpikir? tanyanya dengan nada retoris yang menggugah.
Dalam pandangan Fahd, kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk membedakan antara kesibukan dan produktivitas, imbuh pengusaha muda yang dikenal vokal ini.
Birokratisasi pendidikan adalah bentuk “kesibukan yang sia-sia” (busywork) yang dirancang secara sistemik, ada semacam gairah kekuasaan yang muncul ketika pembuat kebijakan melihat dashboard aplikasi yang penuh data hijau, meskipun nyala api intelektual siswa sedang meredup, ulas pria yang juga dikenal sebagai artis dan seniman ini.
Observasi kritis putra dari musisi legend A Rafiq ini menunjukkan adanya “Mekanisme Kontrol Intelektual” yang sengaja dipelihara; dengan menimbun guru dalam beban administratif sepele, energi kritis mereka dikuras habis, terangnya.
Fahd berpendapat bahwa guru yang lelah mengurus aplikasi tidak akan memiliki sisa energi untuk menggugat kebijakan yang tidak masuk akal atau berdiskusi tentang filsafat pendidikan yang membebaskan, tandasnya.
Saat ini terjadi alienasi diri pada sosok guru, mereka merasa asing dengan profesinya sendiri ketika laporan yang diterima sistem dianggap lebih membanggakan dari pada pemahaman moralitas siswa, beber tokoh muda yang kritis ini.
Pendidikan telah mati di tangan administrasi saat nilai-nilai kemanusiaan dikomodifikasi menjadi poin-poin capaian kinerja, keluh Fahd sembari menyoroti degradasi esensi edukasi.
Ketidakmampuan sistem sering kali berlindung di balik topeng digitalisasi, teknologi yang seharusnya menjadi pelayan manusia, justru berubah menjadi majikan baru yang menuntut pengabdian mutlak, sebutnya.
“Teknologisasi salah kaprah” ini menciptakan beban ganda guru tetap harus mengajar secara fisik, namun juga dipaksa “mengajar” mesin melalui input data yang berulang, kecam Fahd terhadap inefisiensi sistemik.
Ketakutan aparat terhadap audit keuangan telah menggeser paradigma dari pedagogi ke auditologi, keberhasilan tidak lagi diukur dari kemandirian berpikir siswa, melainkan dari kerapian dokumen SPJ, simpulnya dengan tajam. Ini adalah penyakit inersia birokrasi yang memandang manusia bukan sebagai subjek, melainkan sebagai baris-baris statistik dalam tabel Excel, kritik Fahd terhadap dehumanisasi pendidikan.
Ia membayangkan sebuah ruang kelas di mana guru duduk bersama siswa, berdebat tentang masa depan, tanpa bayang-bayang kewajiban mengunggah foto kegiatan ke platform digital, asanya secara imajinatif.
Dunia di mana kepercayaan (trust) menjadi mata uang utama, bukan kecurigaan yang dibungkus dalam bentuk validasi sistem, adalah dambaan yang harus diperjuangkan, serunya.
Solusi radikal berupa dekonstruksi standar adalah sebuah keniscayaan intelektual; kita harus berani menghancurkan puluhan indikator kinerja dan menyisakan hanya yang esensial, tekan Fahd penuh penekanan.
Otonomi penuh sekolah adalah bentuk pengakuan atas martabat, setiap daerah memiliki karakteristik unik yang tidak bisa divalidasi oleh algoritma seragam dari Jakarta, tukasnya. Pemisahan jalur administrasi dan pedagogi adalah langkah paling logis agar guru bisa kembali ke “khitah”-nya, sekolah membutuhkan staf khusus birokrasi, usulnya memberikan jalan keluar.
“Seorang dokter bedah tidak diminta mengurus administrasi rumah sakit saat sedang di meja operasi, lalu mengapa guru diminta mengurus laporan aset saat sedang membangun karakter manusia?” gugat Fahd secara analogis.
Secara psikologis, sistem ini menciptakan “rasa aman palsu” bagi pembuat kebijakan, mereka menutup mata terhadap fakta bahwa angka hijau sering kali adalah hasil dari kepura-puraan kolektif, pungkasnya.
Eksistensi bangsa sangat bergantung pada apa yang terjadi di ruang kelas hari ini jika guru adalah tawanan birokrasi, maka kita akan memanen generasi yang patuh tapi tidak mampu memecahkan masalah, tegasnya.
“Kita butuh revolusi kesadaran untuk mengembalikan guru sebagai intelektual publik, bukan sekadar operator administrasi. Inilah perjuangan eksistensial kita yang sesungguhnya,” tutup Fahd A Rafiq yang juga dosen mengajar di negeri jiran ini.
Penulis: Wahid Mubarak
