Jakarta – Di akhir musim kemarau ini, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan yang tampak kuno tetapi membara penyakit yang seharusnya bisa dicegah malah merenggut nyawa anak-anak, ucap Ranny Fahd A Rafiq di Jakarta pada Sabtu, (30/8/2025).
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini memaparkan hingga Agustus 2025 tercatat 3.444 kasus positif campak di seluruh Indonesia dan 46 wilayah ditetapkan KLB angka yang menggetarkan nalar karena menandai kemunduran dalam capaian imunisasi, ucap Ranny.
Di tengah data nasional itu, Sumenep tampil sebagai luka terbuka, otoritas setempat melaporkan 2.139 kasus suspek, dengan 205 konfirmasi laboratorium dan 17 kematian pada 24 Agustus angka kematian kumulatif menurut rilis Kemenkes sedikit berbeda karena pembaruan data, namun tragedi tetap nyata, ungkap istri dari Fahd A Rafiq ini.
Ranny bertanya, mengapa tragedi ini terjadi? Karena banyak anak tidak menerima imunisasi lengkap sebagian berhenti setelah dosis pertama, sebagian lain tidak pernah divaksinasi sebuah kegagalan sistem yang membuat kekebalan kelompok runtuh, tegasnya.
Anggota Banggar DPR RI ini melihat secara teknis, imunisasi campak rubella (MR) minimal dua dosis MR1 pada usia 9 bulan dan MR2 pada usia 18 bulan adalah benteng perlindungan paling efektif melawan virus yang amat menular ini, cetusnya.
Respons cepat lalu dikerahkan Kemenkes bersama WHO, dinas kesehatan provinsi, dan tim kabupaten melakukan penyelidikan epidemiologi serta survei cepat komunitas untuk mengetahui pola penularan dan celah cakupan imunisasi
Pada helai-helai data itu terbaca dua faktor utama pertama adanya keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, dan kedua sikap ragu atau penolakan terhadap imunisasi yang dipengaruhi misinformasi dan ketidakpercayaan. Keduanya mematikan bila tak ditangani serentak, tegas Ranny.
Dalam hal ini Ranny memaparkan pemerintah tidak tinggal diam Outbreak Response Immunization (ORI) digelar serentak di Sumenep mulai 25 Agustus hingga pertengahan/akhir September 2025, menyasar anak usia 9 bulan hingga 6 tahun, sementara tenaga FETP dikerahkan untuk memperkuat operasi lapangan.
Ranny memantau dengan seksama advokasi lintas sektor pun dilakukan pada 15 Agustus Kemenkes mengajak Bupati Sumenep dan pemangku kepentingan termasuk Dinas Pendidikan, Kemenag, Kominfo, Dukcapil, MUI, organisasi perempuan, dan lembaga PAUD agar penanganan bersifat komprehensif dan berbasis komunitas.
Direktur Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, menegaskan vaksin campak aman, bermutu, dan gratis. imbauan ini disertai pesan praktis dengan membawa anak ke posyandu atau puskesmas, beri vitamin A, isolasi pasien, dan perketat perilaku hidup bersih. Pernyataan itu mengikat kebijakan dengan komunikasi publik.
Di balik statistik tersebut ada wajah ibu yang kehilangan, ayah menatap ruang kosong dan ada tetangga menyimpan rasa bersalah karena tak mampu mendorong menjangkau layanan. Epidemi ini bukan sekadar angka, melainkan luka kolektif.
Secara historis, Indonesia pernah berhasil menekan penyakit serupa ketika program imunisasi terorganisir dan cakupan merata maka kegagalan saat ini adalah pesan keras yakni tanpa investasi sistemik pada pelayanan dasar kemenangan masa lalu mudah hilang, papar Ranny.
Ada sesuatu yang sunyi dan getir dalam tatapan seorang ibu ketika petugas menyampaikan berita bahwa anaknya yang baru belajar menulis tak lagi kembali dari demam yang seharusnya ringan.
KLB campak di Sumenep menjadi cermin untuk kita semua ketika imunisasi terhenti, komunitas rapuh. Maka ketika komunitas rapuh sebuah pandemi kecil dapat melesak menjadi tragedi regional.
Mayoritas korban adalah balita sebagian besar belum pernah menerima vaksin MR lengkap, ini sebuah fakta yang memotong daging nurani karena pencegahan sederhana tersedia, efektif, dan gratis, papar Ranny.
Dalam konstelasi ini peran tokoh agama, kader posyandu, guru PAUD, serta perangkat desa adalah penentu jadi mereka bukan hanya menyampaikan jadwal imunisasi, tetapi juga membangun rasa aman dan menepis mitos.
Praktik lapangan menunjukkan, sweeping rumah ke rumah, penghitungan terverifikasi melalui Dukcapil, dan sinergi sekolah–puskesmas memperkecil risiko anak tertinggal saat ORI berjalan. Ini adalah kerja kolektif di level paling hening namun paling menentukan.
Kemenkes dan partner menegaskan gejala awal seperti demam, batuk, pilek, mata merah, atau ruam harus segera diperiksakan seperti terapi suportif, vitamin A, dan isolasi efektif menurunkan angka komplikasi dan kematian.
Namun peristiwa ini juga mengajarkan soal keadilan, anak yang lahir di wilayah terpencil atau keluarga miskin seringkali kehilangan hak dasar pada akses layanan, informasi akurat, dan catatan kesehatan yang rapi sementara hak itulah yang memelihara kehidupan.
Ada pula isu sistemik data cakupan MR yang belum mencapai 95% artinya masih ada ratusan ribu anak rentan di 2024 misalnya tercatat ratusan ribu anak belum menerima dua dosis, sebuah beban yang kini terwujud menjadi wabah.
Dalam ranah kebijakan, pelajaran sekarang jelas yaitu menutup celah layanan tidak cukup hanya pada momen krisis tapi kita perlu mekanisme berkelanjutan untuk menjangkau setiap balita dan keluarga.
Pendekatan preventif harus disertai reformasi manajemen imunisasi interoperabilitas data, pendanaan berkelanjutan untuk posyandu, kapasitas cold chain, serta sistem monitoring yang real-time agar respons tidak selalu bereaksi setelah korban jatuh.
Secara budaya, kita juga harus membuka ruang dialog menjangkau kelompok yang ragu bukan dengan kecaman, melainkan dengan empati, bukti ilmiah, dan teladan dari tokoh lokal yang dipercaya. Kampanye kesehatan tanpa kepercayaan adalah gema kosong.
Maka pada puncak narasi ini Ranny mengingatkan satu tuntutan moral yaitu imunisasi bukan pilihan personal semata ia adalah kewajiban sosial untuk melindungi yang lemah. Ketika satu anak tertular, seluruh komunitas berisiko itu logika kemanusiaan sekaligus epidemiologi, tegasnya.
Kisah Sumenep harus menjadi momentum bukan sekadar menutup KLB, tetapi menata ulang komitmen publik terhadap kesehatan dasar karena bangsa yang melindungi anaknya adalah bangsa yang menulis masa depan dengan huruf berani, bukan dengan catatan duka, tutup Ranny.
Penulis: A.S.W