Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem Indonesia Diagnosis Related Groups (IDRG) oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari reformasi layanan rumah sakit. Namun, ia mengingatkan agar implementasi kebijakan ini tetap memperhatikan kelompok masyarakat kurang mampu dan memastikan proses transisi berjalan dengan transparan dan adil.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan membahas laporan keuangan tahun anggaran 2024, Ranny menilai kebijakan IDRG merupakan langkah strategis dalam mendorong layanan kesehatan yang lebih efisien dan sesuai kompetensi. Menurutnya, perubahan sistem rujukan rumah sakit dari berbasis kelas menjadi berbasis kemampuan layanan adalah wujud upaya pemerataan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Transformasi melalui IDRG adalah langkah maju, tapi perlu dukungan data akurat, infrastruktur yang siap, serta tenaga medis yang terlatih. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut keadilan dalam pelayanan kesehatan,” ujar Ranny.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi sistem digital seperti ASPAK, SISDMK, dan RS Online untuk memastikan pemetaan fasilitas kesehatan mencerminkan kapasitas riil dari masing-masing rumah sakit. Dengan sistem yang akurat, rujukan pasien bisa dilakukan lebih tepat sasaran.
Perhatian pada Kelompok Rentan
Terkait penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang sempat menjadi sorotan, Ranny meminta agar kebijakan IDRG tidak justru menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan.
“Prinsip efisiensi tidak boleh mengorbankan kelompok rentan. Harus ada jaminan kesinambungan layanan (continuity of care) dan kemudahan reaktivasi peserta JKN yang dinonaktifkan,” ujarnya.
Ranny juga menegaskan pentingnya integrasi kebijakan IDRG dengan sistem jaminan sosial nasional agar seluruh elemen masyarakat tetap mendapatkan perlindungan yang layak.
Apresiasi terhadap Kinerja Keuangan Kemenkes
Dalam kesempatan yang sama, Komisi IX juga memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Kesehatan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 13 tahun berturut-turut. Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 95,2%, meskipun beberapa unit kerja masih perlu memperbaiki serapan anggaran.
“Capaian ini patut diapresiasi, tapi kami mendorong agar kualitas belanja negara terus ditingkatkan. Tindak lanjut rekomendasi BPK yang sudah 93,52% juga perlu digenjot hingga tuntas,” tambah Ranny.
Sebagai penutup, politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa keberhasilan reformasi sistem kesehatan melalui IDRG sangat bergantung pada transparansi, kolaborasi lintas sektor, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat bawah.
“Kebijakan berbasis kompetensi dan data seperti IDRG patut didukung. Namun, perlu kejelasan transisi, pelatihan SDM yang menyeluruh, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil agar transformasi ini benar-benar membawa dampak positif,” pungkas Ranny Fahd Arafiq.
