Jakarta – Ranny Fahd A Rafiq, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, memecah sunyi pagi Senin ini dengan sebuah seruan yang menggema jauh melampaui dinding parlemen. Di tengah situasi keamanan yang kian rapuh bagi aparatur negara yang mengemban tugas diplomasi dan perlindungan pekerja migran, ia menyerukan perlindungan ekstra bagi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (termasuk BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri yang menangani isu-isu sensitif sebuah usulan yang lahir dari kepedulian yang terjalin antara nurani dan realitas di lapangan, Ucapnya di Jakarta pada Senin, (11/8/2025).
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan Buruh Migran Ranny menegaskan bahwa keselamatan pegawai bukan sekadar prosedur administratif, melainkan jantung dari keberlanjutan negara. “Mereka bukan hanya menjalankan tugas, tetapi sering kali berdiri di garis depan diplomasi kemanusiaan,” ujarnya, memotret ironi bahwa perlindungan bagi para pelindung bangsa justru kerap terabaikan.
Di balik suaranya yang tegas, Ranny yang merupakan istri dari Fahd A Rafiq, Ketua Umum DPP BAPERA, yang kerap menyuarakan pentingnya regenerasi kepemimpinan nasional. Posisi ini menempatkannya pada persimpangan unik antara politik, advokasi publik, dan dinamika domestik, memberi perspektif ganda tentang arti pengabdian dan risiko yang membayangi.
Tak hanya di ranah legislasi, Ranny juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI. Penguasaan pada dinamika fiskal memberinya sudut pandang strategis untuk menilai bahwa keamanan aparatur negara yang menangani isu sensitif bukanlah pengeluaran, melainkan investasi pertahanan tak kasat mata bagi martabat bangsa.
Pernyataannya hari ini lahir dari peristiwa tragis yang masih menyisakan misteri kematian Arya Daru Pangayunan, Diplomat Ahli Muda Direktorat Perlindungan WNI Kemlu, yang ditemukan tak bernyawa pada 8 Juli 2025 di sebuah indekos di Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Bagi Ranny, kasus ini bukan sekadar kriminalitas, tetapi alarm yang memanggil kesadaran kolektif, terangnya.
Ranny mengutip analisa kriminolog Haniva Hasna, yang menyebut modus pembunuhan ini “rapi dan tertutup” ciri khas sebuah tindakan yang terencana dengan matang. Ranny melihatnya sebagai bukti bahwa ancaman bagi pegawai yang mengurus isu diplomatik dan perlindungan warga tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Kita tidak boleh menunggu tragedi demi tragedi untuk sadar bahwa sistem perlindungan kita rapuh,” katanya. Kalimat itu meluncur seperti pisau yang memotong kabut, menyisakan kejelasan pahit babwa negara kerap bereaksi setelah nyawa melayang, bukan sebelum.
Ranny mengingatkan bahwa diplomasi Indonesia pernah ditempa dalam tekanan ekstrem masa konfrontasi dengan Belanda di awal kemerdekaan, era perang dingin, hingga konflik regional di Asia Tenggara. “Para diplomat dan petugas perlindungan WNI kala itu bekerja dalam bayang-bayang ancaman, namun justru dari mereka kita belajar bahwa perlindungan adalah perisai pertama diplomasi.”, cetus Ranny.
Di era modern, ancaman itu tak selalu datang dalam bentuk peluru atau ledakan. Kadang ia hadir sebagai senyap yang mematikan, pembunuhan tanpa jejak, ancaman digital yang tak kasat mata, tekanan psikologis yang menggerus perlahan seperti serial Detektif Conan.
Ranny menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap sistem keamanan internal di kedua kementerian. Tidak hanya soal penambahan personel atau anggaran, tetapi membangun protokol intelijen perlindungan personal dari pemantauan digital, pengawasan lokasi tinggal, hingga deteksi dini ancaman, paparnya.
Ranny menyadari bahwa dalam kasus Arya Daru, dugaan keterlibatan pihak yang mengenal korban menunjukkan celah yang hanya bisa ditutup dengan sistem yang menggabungkan keamanan fisik dan intelijen personal yang aktif.
“Pegawai yang bekerja di isu-isu sensitif sering kali menjadi sasaran karena mereka memegang potongan puzzle yang lebih besar dari yang mereka sadari,” ujarnya, memandang ancaman ini sebagai masalah struktural, bukan insidental.
Ranny mengibaratkan kerja para diplomat dan petugas perlindungan WNI seperti pelayar di samudra gelap, mereka membawa obor kecil yang menerangi kapal di tengah badai, namun justru cahaya itulah yang membuat mereka terlihat oleh mata musuh.
Ia menilai negara punya kewajiban moral untuk memastikan bahwa para pembawa obor itu tak berjalan sendirian. “Kita tak bisa membiarkan para penjaga gerbang republik ini menghadapi serigala tanpa perlindungan.”
Ranny membayangkan jika Arya Daru masih hidup hari ini, mungkin ia akan bercerita tentang tekanan diplomatik yang tak tercatat di berita, tentang negosiasi senyap yang menyelamatkan nyawa, atau tentang pesan yang hanya bisa dibaca oleh mata-mata terlatih.
Ranny menggaris bawahi bahwa setiap kematian pegawai negara dalam tugas sensitif bukan hanya kehilangan individu, melainkan lubang dalam jaringan pertahanan non-militer negara.
Ia mengajak publik untuk melihat kasus ini tidak terisolasi, tetapi bagian dari pola global di mana pegawai yang mengurusi isu lintas batas sering menjadi target kekerasan politik dan kriminal. Ingat mereka hanya bekerja, kenapa pegawai yang ditarget? Tanya Ranny.
“Kita hidup di era ketika informasi adalah mata uang dan nyawa bisa ditebus dengan rahasia,” katanya, mengaitkan realitas geopolitik dengan risiko personal.
Ranny menilai tragedi seperti ini memaksa kita bertanya apa arti mengabdi bagi negara jika harga yang harus dibayar adalah rasa aman dan bahkan hidup itu sendiri?
Ia menegaskan bahwa perlindungan ekstra bukan kemewahan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara kepada setiap pelayan publik di garis depan.
Dalam kerangka kebijakan, Ranny mengusulkan pembentukan satuan khusus di bawah koordinasi lintas kementerian untuk perlindungan pegawai berisiko tinggi, dengan mandat yang mencakup investigasi ancaman, evakuasi cepat, dan dukungan psikologis.
Usulan itu, katanya, harus diiringi dengan penguatan budaya melapor di internal kementerian. “Banyak pegawai enggan melapor ancaman karena takut dianggap lemah atau berlebihan.”
Ia juga menyerukan agar DPR mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan ini, termasuk pelatihan keamanan pribadi dan intelijen dasar bagi pegawai.
Bagi Ranny, langkah ini bukan hanya tentang melindungi nyawa, tetapi menjaga kepercayaan publik bahwa negara berdiri di belakang orang-orang yang mengabdi di medan yang sunyi namun berbahaya.
“Kematian Arya Daru adalah kehilangan yang tak bisa kita kembalikan, tetapi kita bisa memastikan ia menjadi yang terakhir,” tutupnya sebuah janji yang jika diwujudkan, akan mengubah cara kita melihat keselamatan sebagai pondasi diplomasi dan kemanusiaan, tutupnya.
