Jakarta – Di tengah realitas ketimpangan sosial yang kian lebar dan krisis gizi yang diam-diam menjadi luka struktural bangsa, usulan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan manifestasi keberpihakan negara terhadap generasi yang belum mampu bersuara, ucap Ranny Fahd A Rafiq di Jakarta pada Kamis, (17/7/2025).
Ranny FahdArafiq, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai GOLKAR mengutarakan dukungan penuh terhadap langkah ambisius ini sebagai bentuk perlawanan terhadap stunting dan kebodohan yang diwariskan oleh sistem yang abai terhadap akar permasalahan, tegasnya.
Lebih dalam Ranny melihat narasi pembangunan yang sering kali sibuk pada infrastruktur fisik dan megaproyek, MBG muncul sebagai oasis kecil yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi mengisi kekosongan makna dalam kebijakan publik. Karena sebuah bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh jalan tol dan menara-menara beton, melainkan oleh kualitas manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya sejak usia dini, dan ini sejalan dengan Program Presiden Prabowo Subianto, papar Ranny yang juga anggota Banggar DPR RI ini.
Istri dari Fahd A Rafiq ini melihat tambahan Rp.118 triliun ini, jika hanya dilihat sebagai angka anggaran, mungkin tak lebih dari kalkulasi teknokratik di ruang rapat yang dingin. Namun bagi anak-anak di pelosok desa yang mengandalkan nasi putih dan garam untuk bertahan hidup, angka itu adalah harapan yang disulap menjadi roti bahkan menjadi pintu menuju masa depan yang tak lagi ditentukan oleh latar belakang ekonomi, ungkapnya.
Ranny melihat, “program MBG adalah bentuk konkret dari keadilan distributif. Sebuah ide Aristotelian tentang bagaimana negara harus hadir untuk mengintervensi ketimpangan alami akibat struktur sosial. Dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan akses terhadap gizi dan pendidikan menjadi warisan kolonial yang belum benar-benar diselesaikan, MBG bukan hanya solusi teknis, melainkan bentuk rekonsiliasi sejarah antara negara dan rakyatnya, paparnya.
Jika ditilik dari aspek sejarah, perjuangan melawan kelaparan bukan barang baru. Bahkan dalam konstitusi 1945, pasal 28B ayat (2) menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Namun selama puluhan tahun, jargon ini lebih sering menjadi mantera politik ketimbang komitmen moral. MBG adalah percobaan baru membumikan konstitusi ke meja makan anak-anak. Itu tekadnya Presiden Prabowo Subianto mengamalkan secara utuh UUD 1945, ungkapnya.
Ranny Fahd Arafiq, dalam pernyataannya, tak hanya bicara sebagai legislator. Ada nada eksistensial dalam suaranya bahwa tugas negara bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi membangun kebermaknaan hidup sejak usia dini. Ia menyebut bahwa “Tambahan anggaran ini bukan hanya angka.” Kalimat yang sederhana tapi sarat tafsir bahwa dalam satu lembar APBN tersimpan takdir anak-anak Indonesia.
Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), sekitar 21,6% anak Indonesia masih mengalami stunting pada 2024. Ini bukan hanya statistik kesehatan ini adalah angka yang menggambarkan masa depan yang gagal tumbuh. Seorang anak yang stunting tak hanya mengalami gangguan fisik, tetapi juga kognitif. Dengan kata lain, bangsa ini kehilangan potensi kecerdasan kolektifnya secara sistematis.
Ranny berpendapat, “kecerdasan bukan hanya soal IQ, tapi kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif. MBG bukan sekadar memberi makan, tapi membangun fondasi agar anak-anak mampu membaca dunia, memahami relasi sosial, dan kelak menjadi subjek yang otonom dalam menentukan masa depan bangsanya.
Namun dalam implementasi kebijakan, idealisme harus bersanding dengan ketelitian. Ranny menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah adalah amanah publik. Karena dalam realitas birokrasi Indonesia, seringkali niat baik bisa disalahgunakan atau hilang di tengah jalan karena ego sektoral.
