JAKARTA — Di balik megahnya ruang sidang kabinet dan gemerlap retorika kedaulatan, sebuah kerentanan senyap tengah mengintai jalannya roda pemerintahan. Ketika bentang Geopolitik global kian diwarnai persaingan pengaruh non-militer, mulai dari dominasi teknologi hingga perang rantai pasok. birokrasi di ibu kota justru terjebak dalam kacamata kuda.
Kesenjangan paradigma tersebut diperparah oleh ego sektoral dan jebakan rutinitas birokrasi yang telah mengakar puluhan tahun. Data pasokan komoditas, industri, dan infrastruktur digital yang seharusnya diperlakukan sebagai aset intelijen ekonomi yang krusial, sering kali terfragmentasi dalam ego anggaran antar-lembaga. Friksi internal ini pada akhirnya menciptakan celah keamanan yang sangat fatal, Ucap Fahd A Rafiq pada Rabu, (22/7/2026).
Ketua Umum DPP BAPERA menilai, ketidakmampuan membentangkan korelasi antara kebijakan administratif dan dampak pertahanan nasional secara tidak sadar telah membiarkan kedaulatan negara terdegradasi dari dalam, justru oleh regulasi yang ditandatangani oleh pejabatnya sendiri.
Mantan Ketua Umum PP – AMPG ini secara objektif melihat kondisi jajaran Menteri dan birokrasi kita saat ini dapat dipetakan ke dalam tiga realitas psikologis dan intelektual, paparnya.
Pertama adanya Kesenjangan Paradigma Teknokratis vs Geopolitis. Fahd melihat Mayoritas menteri diangkat dengan latar belakang profesional, pengusaha, atau politisi murni cara pandangnya dididik untuk melihat portofolio mereka secara sektoral dan teknokratis ekonomis, ungkapnya.
Fahd melihat realitas celah kebijakan mereka jarang melihat bahwa kebijakan memiliki dampak rembesan (spillover effect) ke sektor pertahanan nasional. Mereka memahami ancaman berupa “kebocoran” atau “inefisiensi anggaran”, namun gagasan bahwa regulasi atau impor yang mereka setujui adalah bagian dari desain Regulatory Capture atau Trojan Horse asing sering kali berada di luar radar analitis mereka. Kedalaman pengetahuan mereka di bidang ini low exposure, tegasnya.
Kedua, Terjebak pada rutinitas birokrasi dan ego sektoral. Meskipun Presiden secara konstan menekankan narasi ketahanan nasional, swasembada, dan kemandirian dalam doktrin Pertahanan Semesta, internalisasi di tingkat eselon tapi di bawah menteri bergerak sangat lambat, ungkap Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini.
Suami dari Ranny (Anggota DPR RI ) melihat birokrasi kita terbiasa bekerja dalam silo (kotak-kotak) yang terpisah. Celah ketidak sinkronan data seperti yang kita bahas bukan sekadar masalah teknis komunikasi, melainkan kegagalan memahami bahwa data pasokan komoditas atau industri adalah aset intelijen ekonomi, ungkap fahd lewat analisasnya.
Ketika menteri dan jajarannya masih sibuk mempertahankan ego anggaran atau target jangka pendek kementeriannya masing-masing, mereka secara tidak sadar sedang membuka “karpet merah” bagi penetrasi asing yang masuk memanfaatkan friksi antar-lembaga tersebut, paparnya pengusaha muda ini.
Point ketiga yakni soal tingkatan pemahaman di kabinet saat ini, Mantan Ketua Umum Gema MKGR mengelompokkan secara riil, peta pemahaman kabinet terbagi menjadi tiga klaster
Pertama, Klaster Strategis (Paham Utuh): Pos pos yang diisi oleh figur berlatar belakang militer/intelijen senior atau diplomat kawakan biasanya sangat paham gambaran besar ini. Mereka tahu setiap perundingan dan rantai pasok adalah medan tempur tak kasat mata.
Kedua Klaster Teknokrat (Paham Setengah), Mereka paham ada risiko siber atau ketergantungan teknologi, namun sering kali melihat solusinya secara transaksional. Ujar Fahd, contohnya seperti sekadar membeli perangkat keamanan baru atau merekrut konsultan baru bukan dengan membangun proteksi kedaulatan yang bersifat ideologis dan sistemik.
Ketiga klaster meraba-raba (Buta Geopolitik): Melihat kementeriannya murni sebagai lembaga administratif dan pelayanan publik. Jajaran di klaster ini sangat rentan disusupi lobi asing berkedok investasi, bantuan riset, atau asistensi tata kelola karena mereka tidak memiliki kecurigaan strategis (strategic suspicion), point ketiga ini yang sangat berbahaya.
Fahd memberikan 5 Solusi super efektif berbasis Ketahanan Nasional (National Resilience/Defense) untuk menutup celah infiltrasi dan menyatukan paradigma birokrasi, disusun secara terstruktur dan taktis:
1. Mandat Doktrin Geopolitik & National Security Audit Wajib Sebelum Regulasi Diundangkan
Aksi Taktisnya dengan Mewajibkan setiap Kebijakan Kebijakan Publik, Izin Impor, Perjanjian Investasi, dan Regulasi Sektoral melawati proses uji sumpah keamanan nasional (National Security Impact Assessment/NSIA) sebelum ditandatangani menteri.
Mekanisme Ketahanan berupa Kebijakan Kementerian tidak boleh lagi diterbitkan hanya dengan pertimbangan ekonomis murni. Tim independen dari BSSN, BIN, dan Lemhannas menyaring regulasi tersebut guna mengendus celah Regulatory Capture atau infiltrasi asing (Trojan Horse) berkedok investasi/impor.
2. Integrasi Data Intelijen Ekonomi Nasional (Single Core Economic Intelligence Platform)
Aksi Taktis dengan mengakhiri silo birokrasi dengan membangun pusat integrasi data strategis yang memadukan data pasokan komoditas, industri, dan infrastruktur digital secara real-time.
Mekanisme Ketahananya data kementerian bukan lagi konsumsi sektoral melainkan aset intelijen ekonomi. Sinkronisasi data antar kementerian menutup celah friksi internal yang kerap dimanfaatkan aktor asing untuk memainkan kuota impor, penguasaan rantai pasok, atau spekulasi pasar yang merusak kedaulatan pangan dan industri dalam negeri.
3. Wajib Pembekalan Strategis Lemhannas & Kualifikasi Geopolitik bagi Pejabat Eselon I & II
Aksi Taktis dengan Menjadikan sertifikasi/kursus kilat Geopolitik dan Pertahanan Semesta dari Lemhannas sebagai syarat mutlak (prasyarat wajib) promosi jabatan Eselon I, Eselon II, serta jajaran Staf Khusus Menteri.
Mekanisme Ketahanan berupa solusi ini secara langsung membedah “Klaster Meraba-Raba” dan “Klaster Teknokrat” agar memiliki strategic suspicion (kecurigaan strategis). Birokrat tidak lagi bersikap naif atau transaksional saat menerima proposal bantuan riset, asistensi tata kelola, atau lobi investasi dari entitas asing.
4. Pembentukan Desk Intelijen Kontra-Infiltrasi Sektoral di Setiap Kementerian
Aksi Taktisnya dengan Menempatkan perwira penghubung (Liaison Officer) atau Desk Security Advisor dari unsur intelijen/militer senior pada setiap kementerian strategis non-polhukam.
Mekanisme Ketahanan: Desk ini bertugas menjembatani Klaster Strategis dengan Klaster Teknokrat. Mereka menyuplai analisis ancaman non-militer (cyber threat, supply chain warfare, dan lobi asing) secara rutin kepada para menteri teknokratis sehingga keputusan harian kementerian selalu berpedoman pada doktrin Pertahanan Semesta.
5. Reorientasi KPI Kementerian: Dari “Capaian Serapan Anggaran ke Derajat Kemandirian & Kedaulatan”
Aksi Taktis dengan cara merombak key performance indicators (KPI) kementerian dari yang berorientasi administratif-kuantitatif (seperti sekadar penyerapan anggaran atau kuantitas impor untuk stabilitas harga) menjadi indeks kedaulatan & kontra ketergantungan asing.
Mekanisme Ketahanannya dengan mengikis ego sektoral dengan menyatukan indikator keberhasilan kementerian pada penguatan kedaulatan nasional. Menteri dan pejabat di bawahnya tidak akan tergoda membeli solusi instan dari asing misalnya sekadar membeli perangkat Keamanan Siber luar negeri melainkan terdorong membangun ekosistem proteksi kedaulatan yang ideologis, mandiri, dan sistemik.
Putra dari musisi mendiang A Rafiq ini melihat Amerika Serikat menjadi pionir dalam penyaringan investasi dan regulasi ketat berbasis keamanan nasional melalui lembaga CFIUS, yang didukung oleh penempatan desk intelijen di kementerian sipil serta perombakan indikator kinerja birokrasi menuju kemandirian industri, ucapnya.
Lebih dalam Fahd melihat di negara Eropa seperti Prancis memimpin dengan doktrin intelijen ekonominya untuk mengintegrasikan data rantai pasok dan melindungi aset strategis nasional, sementara Inggris mengamankan birokrasi sipilnya dari infiltrasi lobi asing.
Sementara itu di kawasan Asia Pasifik, Singapura mewajibkan pemahaman geopolitik dan doktrin pertahanan menyeluruh bagi seluruh birokrat sipilnya agar memiliki kecurigaan strategis, sedangkan Australia secara aktif menempatkan badan intelijen ASIO untuk memantau sektor non-militer dan perguruan tinggi.
Di sisi lain, Jepang, Korea Selatan, dan China telah menyatukan kebijakan ekonomi dan pertahanan mereka melalui pembentukan portofolio keamanan ekonomi khusus guna memastikan seluruh rantai pasok dan data komoditas terbebas dari ancaman ketergantungan maupun infiltrasi pihak asing.
Fahd melihat Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo telah memiliki arah dan niat Strategis (Strategic Intent) yang sangat kuat menuju kedaulatan dan doktrin Pertahanan Semesta. Namun, arsitektur birokrasi operasionalnya masih menggunakan pola-pola teknokratis lama, ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara efektif dan cepat, ungkap Fahd.
Fahd menyimpulkan realitas ini memetakan kabinet ke dalam tiga lanskap pemahaman yang sangat timpang. Di satu sisi, klaster strategis yang dihuni figur berlatar militer dan diplomat senior mampu membaca setiap alur perundingan sebagai medan tempur geopolitik. Namun di sisi lain, mayoritas kementerian diisi oleh klaster Teknokrat yang melihat ancaman secara transaksional, serta Klaster Meraba-raba yang buta geopolitik. Kelompok terakhir ini menganggap tugas negara sebatas pelayanan publik administratif sehingga sangat rentan tergiur oleh lobi asing berkedok kerja sama investasi, bantuan riset, maupun asistensi tata kelola lantaran ketiadaan strategic suspicion dalam kalkulasi mereka, simpulnya.
Menghadapi era infiltrasi modern yang serba samar, ketimpangan cara pandang ini adalah kemewahan berbahaya yang tak lagi bisa ditoleransi. Tanpa adanya pembenahan mendasar pada internalisasi doktrin pertahanan di tingkat kementerian dan birokrasi eselon, narasi ketahanan nasional akan selalu kandas di tingkat eksekusi.
Pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada ujian krusial menyatukan seluruh elemen kabinet ke dalam satu kesadaran geopolitik yang utuh, atau membiarkan celah antar lembaga tersebut dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk mengendalikan arah bangsa secara perlahan, tutup dosen yang mengajar di Negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
