Jakarta – Lemhanas itu pintu gerbang memahami hakikat bela negara dan national interest” . Lemhannas bukan hanya sekadar lembaga pendidikan atau kajian, tetapi merupakan pusat pemikiran strategis yang membekali para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dengan pemahaman mendalam tentang bela negara sebagai wujud nyata dari kepentingan nasional Indonesia, ucap Fahd A Rafiq di Jakarta pada Senin, (21/7/2025).
Di tengah geliat zaman yang menggilas batas-batas kultural dan nilai kebangsaan, muncul satu suara dari Fahd A Rafiq (Ketua Umum DPP BAPERA), yang tak sekadar bersuara tapi menggugah kesadaran kolektif tentang makna bela negara yang sejati. Bukan sekadar jargon, melainkan substansi dari inti bernegara antara memahami konstitusi, menjunjung Pancasila, dan meletakkan bangsa sebagai prioritas utama, di atas kepentingan ekonomi, politik, bahkan ideologi global.
Mantan Ketum PP – AMPG ini mengusulkan, sebuah ide monumental semua pejabat negara eksekutif, legislatif, hingga yudikatif dan pemuda harus ikut pelatihan bela negara di Lemhanas. Sebuah keniscayaan yang jika ditelusuri sejarahnya, dahulu menjadi pintu gerbang bagi tokoh-tokoh negarawan untuk memahami hakikat kenegaraan, bukan sekadar menjadi pemegang kekuasaan, ungkapnya.
Namun dalam benturan wacana globalis dan semangat nasionalis, suara seperti Fahd A Rafiq sering disalah pahami. Ketika ia menyebut Tiongkok dengan tambahan kata “komunis,” sebagian menyebutnya tak adil, bahkan menyerangnya karena menyinggung negara yang kini banyak menanamkan investasi di Indonesia. Tapi kritik itu bukan tanpa dasar. karena memahami suatu entitas negara tak bisa dipisahkan dari ideologinya, paparnya.
Fahd membahas lebih mendalam bahwa negara bukan entitas netral. Di dalamnya ada narasi, kehendak, agenda dan sejarah. Tercatat, sejak awal dekade 2010-an, telah dibangun skenario besar tentang siapa yang akan jadi “Satria Piningit” tokoh yang akan tampil sebagai wajah politik nasional. Diperkuat ribuan buzzer, dibentuklah image mulia yang mengakar di benak rakyat. Ini bukan teori konspirasi. Ini realitas politik modern yang bertumpu pada rekayasa informasi.
Fahd mempertanyakan bagaimana kritik kepada pejabat yang diselimuti aura kemuliaan lalu dianggap sebagai penghinaan terhadap bangsa. Apakah rakyat kehilangan hak untuk mengoreksi? Apakah yang mengkritik harus selalu dibungkam atas nama stabilitas?
Fahd paham benar, bahwa mindset mayoritas rakyat hari ini telah terbentuk melalui tahun-tahun konsolidasi informasi. Bahkan hingga enam tahun terakhir, narasi tentang kepemimpinan ideal telah dibentuk begitu kuatnya, seolah kritik apa pun menjadi perlawanan terhadap kehendak rakyat itu sendiri.
Fahd menolak untuk tunduk pada euforia publik yang buta arah. Ia justru menawarkan pemahaman mendalam bahwa bernegara adalah ilmu yang harus dipelajari. Dulu, pelajaran Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa menjadi denyut nadi pendidikan. Kini, diganti dengan narasi globalis yang lembek dan oportunistik.
Menurutnya, pejabat zaman dahulu baru menjabat setelah mengikuti pendidikan di Lemhanas. Selama sembilan bulan mereka digembleng pagi, siang, malam untuk memahami falsafah dasar negara, konstitusi, geopolitik, hingga ancaman bangsa. Saat ini? Banyak yang langsung duduk di kursi kekuasaan tanpa tahu arah kebangsaan, sehingga hasil kebijakan banyak yang melenceng dari konstitusi, ungkap Suami dari Anggota DPR RI ini.
Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini merasa prihatin, banyak pejabat yang tak paham nation interest. Mereka membuat kebijakan tanpa menyadari bahwa tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Alih-alih berpihak pada rakyat, keputusan mereka seringkali lucu dan tidak berpijak pada kepentingan nasional.
Fahd mengkritik mentalitas “asal mantan TNI pasti paham negara”, atau “asal sukses jadi pengusaha pasti tahu kebijakan publik”. Ia mempertanyakan, apa benar pengalaman sektoral otomatis membuat seseorang layak memimpin bangsa yang begitu kompleks?
Dalam ruang-ruang strategis di mana pertahanan dan kedaulatan semestinya menjadi agenda utama, justru hadir kebijakan yang membuka pintu lebar bagi negara lain. Misalnya, terhadap dominasi Tiongkok yang pelan tapi pasti menguasai wilayah ekonomi dan bahkan maritim Nusantara. Kita terlalu lama lalai, pungkasnya.
Fahd mencatat, banyak pejabat tak sadar bahwa ASEAN Waters khususnya perairan Indonesia menjadi target utama ekspansi kekuatan maritim Tiongkok. Ironisnya, Indonesia justru memberi izin dan akses tanpa kalkulasi yang menguntungkan secara ekonomi maupun geopolitik.
Bagi Fahd, buzzer adalah manifestasi kebingungan zaman. Mereka tak paham bela negara, karena mereka hanya membela siapa yang membayar. Maka jangan heran jika rakyat ikut bingung, di tengah banjir hoaks, disinformasi, dan narasi yang didesain bukan oleh jurnalis, tapi operator algoritma.
Generasi muda di bawah 35 tahun, menurutnya, telah tumbuh dengan budaya pop global seperti K-pop, hip-hop, TikTok, drama Korea, barongsai. Hal ini tak ada yang salah. Tapi, tak ada juga yang sadar bahwa ini bisa jadi alat penetrasi budaya dan propaganda kepentingan global.
Fahd tak melarang, tapi mengajak kita semua untuk berpikir. Jika semua konten yang dikonsumsi anak muda adalah narasi asing, maka ke mana identitas bangsa ini akan melangkah? Apa jadinya jika jiwa patriotik tidak lagi ditanamkan sejak dini?
Ketika ia memberi contoh tokoh luar seperti Donald Trump, bukan tokohnya yang jadi titik tekan, melainkan sikapnya terhadap kedaulatan nasional. Tapi publik justru lebih sibuk mendebat Trump-nya, bukan kebijakan patriotiknya.
Mantan Ketum Gema MKGR heran, kenapa buku-buku tebal soal geopolitik, pertahanan, atau strategi global tidak pernah disentuh generasi muda? Bahkan buku bisnis terbaru saja jarang dibaca, apalagi buku tentang negara. Maka jangan heran jika wacana bela negara dianggap “lebay”.
Fahd tak sedang romantik dengan masa lalu. Ia justru sedang bicara masa depan. Ketika bangsa ini dipimpin generasi baru pasca 2024, maka harus ada pemahaman yang matang soal geopolitik, kedaulatan, dan strategi negara. Tanpa itu, kita akan terus jadi korban arus global yang tak berpihak.
Ia juga menyinggung buku yang menjadi landasan tim Trump dalam Pilpres 2020, yang justru mengajarkan cara bertarung melawan dominasi kekuatan global. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal semangat untuk tak tunduk pada kekuatan yang ingin mengatur ulang peta kekuasaan dunia.
Akhirnya, Fahd tidak sedang memposisikan diri sebagai orang yang tahu segalanya. Ia hanya mengingatkan bahwa dalam bernegara, ada harga yang harus dibayar yakni integritas, pemahaman konstitusi, dan keberanian menjaga tumpah darah bangsa. Bila kita semua abai, maka jangan salahkan sejarah bila suatu hari nanti bangsa ini kehilangan arah. Dan saat itu tiba, bukan negara lain yang salah tapi kita sendiri yang menyerah sebelum bertarung, tutup dosen yang mengajar di negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
