Jakarta — Di balik dinamika politik dan gejolak ekonomi, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani: mengganti Menteri Keuangan. Langkah itu tidak sekadar reshuffle, melainkan tanda bahwa negara ini membutuhkan arah baru, yang lebih membumi dan lebih berpihak pada rakyat Ucap Fahd A Rafiq pada (1/10/2025).
Ketua Umum DPP BAPERA mengatakan, “pergantian kursi Menteri Keuangan adalah keputusan yang penuh risiko, tetapi juga penuh harapan. Ia adalah pesan simbolis bahwa Presiden ingin mengakhiri pola lama ekonomi yang hanya dihitung lewat tabel, grafik, dan presentasi, tanpa menyentuh denyut nadi masyarakat di bawah, paparnya.
Mantan Ketum DPP KNPI ini mengungkapkan, “Prabowo memahami bahwa ekonomi bukan sekadar pertumbuhan di kertas, melainkan kesejahteraan di meja makan keluarga Indonesia. Maka pergantian menteri bukan sekadar teknis, tapi juga politis. Kebijakan ini adalah koreksi sejarah terhadap sebuah kebijakan yang terlalu lama berpihak pada segelintir kalangan, tegasnya.
Fahd melanjutkan langkah itu sekaligus menunjukkan karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yaitu berani mengambil risiko demi arah baru, meski mendapat sorotan dari pasar atau kritik dari analis. Baginya, suara rakyat lebih penting daripada sekadar menjaga kenyamanan elite finansial, ungkapnya.
Pengusaha muda ini mendalami , sejarah bangsa ini penuh dengan titik balik, dan pergantian Menkeu bisa menjadi salah satunya. Sama seperti masa ketika Soekarno menolak sistem ekonomi kolonial, Prabowo kini ingin membangun ekonomi yang berdiri di atas fondasi keadilan sosial atau berdikari. tegasnya.
Presiden melihat gejolak sosial yang memuncak dalam demonstrasi, ia mendengar jeritan rakyat kecil yang merasa ditindas pajak dan biaya hidup. Ia tahu, bila dibiarkan, ketidakpuasan itu bisa menjadi bara yang membakar persatuan bangsa. Maka pergantian Menkeu adalah tindakan preventif sekaligus strategis.
Rakyat kecil menuntut bukan jargon, melainkan kebijakan nyata, harga yang stabil, akses modal, dan birokrasi yang ramah. Inilah yang Prabowo tangkap dengan cermat, sebuah intuisi politik yang jarang dimiliki pemimpin, cetus Suami dari Ranny Fahd A Rafiq (Anggota DPR RI) ini.
Fahd melihat dengan menempatkan wajah baru di kursi keuangan, Presiden ingin mengembalikan kepercayaan publik. Ia sadar bahwa ekonomi harus dipahami sebagai alat pembebasan, bukan sekadar permainan angka-angka makro, tekannya.
Langkah awal Menkeu baru dengan memindahkan dana besar dari kas negara ke bank-bank pelat merah adalah bagian dari itu. Meski kontroversial, arah kebijakan ini menunjukkan keberpihakan dana negara harus bekerja untuk rakyat, bukan sekadar tersimpan di lembaran angka Bank Sentral.
Prabowo tidak ingin rakyat menunggu janji yang tak kunjung turun. Ia ingin uang bergerak di lapangan, di pasar tradisional, di koperasi desa, di UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Dalam visi Presiden Prabowo, koperasi bukan sekadar slogan, melainkan instrumen kebangkitan ekonomi rakyat. Program “Merah Putih” yang didukung dana besar menjadi simbol bahwa rakyat kecil tidak boleh lagi menjadi penonton dalam panggung besar ekonomi nasional.
Tentu ada risiko, dan Prabowo tahu itu. Tetapi keberanian adalah memilih risiko yang berguna bagi rakyat ketimbang kenyamanan yang hanya dinikmati segelintir. Dalam hal ini, Presiden menunjukkan bahwa ia siap menjadi perisai bagi rakyatnya.
Kritik dari sebagian kalangan yang menilai kebijakan ini berisiko “mencairkan dana tanpa arah” dijawab dengan logika sederhana: pasar baru bisa tumbuh jika ada kepercayaan, dan kepercayaan hanya muncul bila pemerintah hadir nyata di tengah rakyat.
Prabowo mengingatkan kita bahwa ekonomi sejati lahir bukan dari angka rata-rata yang menipu, melainkan dari distribusi yang adil. Pertumbuhan 5% bisa berarti 0% bagi rakyat kecil jika tak ada pemerataan. Inilah yang coba diperbaikinya melalui perubahan arah kebijakan.
Bagi Presiden, kemakmuran nasional bukanlah statistik. Ia adalah wajah anak-anak yang kenyang sebelum tidur, ia adalah pedagang kecil yang bisa membuka kios tanpa takut pungutan liar, ia adalah buruh yang tak lagi dihantui PHK massal.
Pergantian Menkeu adalah titik di mana Prabowo menegaskan negara ini tidak boleh lagi nyaman dengan ketidakadilan struktural. Sistem lama yang menindas rakyat kecil harus dirombak, betapapun sakitnya bagi elite lama.
Seperti Soekarno yang pernah berkata bahwa revolusi adalah kerja panjang, Prabowo tahu reformasi ekonomi juga tidak selesai dalam sehari. Tetapi ia telah menyalakan sumbu perubahan dengan langkah politik yang berani.
Maka pergantian ini bukan sekadar soal personalitas Menkeu, melainkan soal visi Presiden. Ia ingin menjembatani jurang yang semakin lebar antara rakyat kecil dan elite finansial, antara real economy dan dunia makro.
Seorang presiden diuji bukan di masa tenang, tetapi di masa badai. Dan Prabowo memilih menghadapi badai itu dengan keberanian, bukan dengan retorika yang meninabobokan.
Bagi rakyat kecil, keputusan ini adalah secercah harapan bahwa jeritan mereka didengar, bahwa kebijakan bisa berubah arah, bahwa negara bisa berpihak. Bagi elite lama, keputusan ini adalah peringatan bahwa kekuasaan bukan lagi alat mempertahankan kenyamanan, melainkan alat untuk mengoreksi ketidakadilan, papar Fahd.
Bagi dunia internasional, keputusan ini adalah pesan besar bahwa Indonesia punya pemimpin yang berani mengambil langkah sulit demi rakyatnya, bahkan bila harus mengorbankan kenyamanan pasar jangka pendek. Dan bagi sejarah, keputusan ini bisa tercatat sebagai salah satu langkah awal menuju ekonomi yang lebih adil, membumi, dan berdaulat.
Di sinilah letak kebesaran seorang pemimpin bukan pada popularitas, tetapi pada keberanian menanggung risiko demi kebaikan bersama. Pergantian Menkeu adalah cermin keberanian. Prabowo tahu, jalan masih panjang. Tetapi ia sudah memutuskan satu hal. rakyat kecil tidak boleh lagi ditinggalkan, tutup dosen yang mengajar di negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
