Jakarta – Di ruang publik Indonesia, istilah serakahnomics meluncur tajam dari mulut Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 dan terus di ulang dalam banyak pidato. Sebuah neologisme yang lahir dari keresahan kolektif, ketika rakyat semakin sadar bahwa roda ekonomi negeri ini berputar tidak untuk semua, melainkan hanya untuk segelintir yang menguasai sistem distribusi kekayaan. Kata itu bukan sekadar retorika, melainkan seruan perlawanan terhadap praktik eksploitatif yang selama ini menjadi luka terbuka bangsa dan negeri yang sudah 80 tahun merdeka, Ucap Ranny Fahd A Rafiq di Jakarta pada (19/8/2025).
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar menegaskan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto. Baginya, serakahnomics bukan sekadar jargon, melainkan realitas sosial yang telah lama membelenggu rakyat. Presiden ke 8 RI ini melihat bahwa keserakahan yang dilembagakan bukan hanya merampas hak masyarakat, tetapi juga menjerumuskan bangsa ke dalam lingkaran ketidakadilan struktural yang diwariskan lintas generasi
Istri dari Ranny Fahd A Rafiq ini menjelaskan “sejarah panjang Indonesia selalu diwarnai kisah ketimpangan. Pada masa kolonial, bumi nusantara diperas habis-habisan untuk mengisi perut industri Eropa. Kini, meski bendera merah putih telah lama berkibar, pola itu tidak banyak berubah. Hanya saja wajah kolonialisme berganti rupa dari penjajah berseragam militer menjadi korporasi rakus yang menguasai pangan, energi, dan sumber daya strategis.
Bila dahulu rempah-rempah dan hasil bumi diangkut kapal-kapal VOC, kini keuntungan perusahaan besar melayang ke luar negeri melalui celah perpajakan, monopoli, dan manipulasi pasar. Rakyat hanya menjadi penonton yang dipaksa membeli mahal barang yang mereka sendiri produksi. Inilah paradoks negeri kaya raya justru melahirkan anak-anak yang lapar.maka dari itu lahirlah program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Ranny memaparkan data BPS tahun 2024 menunjukkan jurang ketimpangan masih menganga. Rasio gini nasional tercatat 0,388, angka yang mengindikasikan distribusi kekayaan masih timpang. Di sisi lain, Oxfam pada laporan globalnya menegaskan bahwa 1% orang terkaya Indonesia menguasai lebih dari separuh aset nasional. Fakta ini sejalan dengan apa yang disebut Presiden ini adalah ekonomi serakah yang menutup ruang kesejahteraan publik.
Di balik istilah serakahnomics, terkandung pesan eksistensial bahwa sistem ekonomi kita bukanlah sekadar angka di kertas APBN, melainkan wajah kemanusiaan. Apakah kita masih sanggup menatap cermin negeri ini tanpa merasa bersalah, ketika di satu sisi pejabat menerima bonus puluhan miliar, sementara rakyat kecil antre minyak goreng dan beras murah?, paparnya.
Ranny memaparkan fenomena bonus tantiem BUMN yang mencapai Rp 40 miliar per tahun bagi direksi menjadi titik api kemarahan publik. Angka itu bukan sekadar nominal, melainkan simbol jarak sosial yang kian melebar. Di kampung-kampung, petani masih harus menjual gabah dengan harga rendah, sementara pejabat perusahaan negara meneguk keuntungan dari jerih payah mereka, ini sistem sadis yang terjadi di negeri religius.
Ranny merasakan keadilan publik pun terkoyak. Dalam ruang religiusitas bangsa yang dikenal menjunjung nilai ketuhanan, ketidakadilan ini seakan menjadi paradoks spiritual. Apakah keimanan hanya sebatas ritual, sementara di hadapan ketidakadilan sosial kita memilih diam? Tanya Ranny.
Anggota banggar DPR RI melihat, masalahnya bukan sekadar kemiskinan yang terlihat, tetapi pembiaran sistematis. Kemiskinan di Indonesia diwariskan bukan dipilih. Ia seperti penyakit kronis yang dijaga agar tetap hidup, demi menjaga keseimbangan politik elektoral. Kaum miskin menjadi objek kampanye, bukan subjek perubahan.
Di balik itu semua, ada mekanisme yang disusun rapi. Proyek-proyek pemerintah lebih sering menguntungkan kroni dekat kekuasaan. Infrastruktur memang dibangun, tetapi siapa yang menikmati rente dari kontrak raksasa itu? Rakyat kecil tetap berada di pinggir jalan, menonton kemegahan tol tanpa mampu melintasinya.
Kritik Ranny Fahd A Rafiq menyoroti betapa lemahnya kecerdasan sosial para pemimpin hari ini. Pendidikan masih mahal, pungutan liar masih menjerat siswa, dan universitas berubah menjadi industri gelar. Alih-alih mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan menjadi ladang bisnis.Disinilah serakahnomics merambah dimensi paling intim yakni memanipulasi otak anak negeri, ungkapnya.
Tak mengherankan bila ketidakadilan menjadi normalitas. Orang kaya bebas mengemplang pajak, sementara rakyat kecil diburu dengan kenaikan PPN setiap belanja kebutuhan harian. Ketika pejabat melanggar hukum, sanksi administratif sudah dianggap cukup. Tetapi ketika rakyat kecil mencuri buah untuk makan, jeruji besi menunggu, ini fakta loh, papar Ranny.
Jika kita tilik dari perspektif historis, serakah selalu hadir dalam berbagai fase peradaban. Kekaisaran Romawi runtuh karena kerakusan elitnya. VOC bubar karena korupsi internal. Sejarah mengajarkan bahwa keserakahan bukan hanya dosa moral, melainkan penyakit politik yang bisa meruntuhkan sebuah bangsa dan negeri. Indonesia kini berada di tepi jurang yang sama.
Dalam rana filosofis, serakahnomics dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap etika keberlanjutan. Ia menempatkan keuntungan jangka pendek di atas kehidupan jangka panjang. Seolah dunia hanyalah pasar, bukan rumah bersama. Dalam kacamata ini, rakyat hanyalah angka statistik, bukan manusia dengan mimpi dan perut yang lapar, jelas yang terjadi hari ini adalah kekeliruan yang sangat.
Ketika rakyat miskin menuntut keadilan, mereka sering dicap iri atau malas. Padahal tuntutan mereka bukanlah cemburu, melainkan panggilan akan martabat. Apa gunanya kemerdekaan jika rakyat masih hidup terjepit di antara elit politik dan oligarki bisnis?
Di kota-kota besar, kontras terlihat nyata. Gedung pencakar langit menopang langit kota kota besar sementara hanya beberapa kilometer dari sana, anak-anak bermain di lorong kumuh dengan kaki telanjang. Kontras inilah wajah serakahnomics, di satu sisi surplus, di sisi lain minus.
Namun kesalahan tidak semata-mata milik pemerintah. Rakyat yang memilih diam juga ikut melanggengkan sistem. Kebisuan adalah bentuk legitimasi. Selama kita tidak bersuara, mereka yang menikmati keuntungan akan semakin nyaman di atas penderitaan yang kita telan setiap hari.
Meski angka kemiskinan nasional 8,47 % atau 23,85 juta jiwa, menjadi angka terendah dua dekade, cerminan ini bagaikan celah kecil di cermin retak, masih banyak wilayah yang tak ikut bercahaya. Gini ratio 0,375 mungkin terdengar membaik, tapi genealogi ketimpangan masih terasa di bawah kulit kota, mereka yang merdeka ekonomi, mereka yang masih terbelah dalam narasi harapan.
Papua menyimpan kemiskinan 30 %, Bali hanya 3,7 % ini bukan sekadar angka, melainkan pemandangan metaforis jiwa bangsa yang terbelah jauh.” Jika kita menyelami definisi global, kemiskinan bisa lebih dari 60 % ini bukan angka, ini adalah jeritan yang belum kita dengar.”, terang Ranny.
Meski begitu, harapan selalu ada. Gelombang kesadaran baru mulai muncul. Generasi muda semakin kritis, tidak mudah dibuai jargon pembangunan. Mereka mulai membedah data, mempertanyakan kebijakan, dan menolak menjadi sekadar objek politik.
Ranny menegaskan kembali bahwa negara harus hadir bukan hanya dengan program karitatif jangka pendek, tetapi dengan ide struktural jangka panjang. Bantuan sosial tidak cukup jika sistem distribusi kekayaan tidak dibenahi. Pendidikan gratis tidak berarti jika akses hanya formalitas, tanpa kualitas.
Untuk melawan serakahnomics, diperlukan keberanian menegakkan hukum. Perusahaan yang menahan distribusi pangan, memanipulasi harga, atau menipu konsumen dalam hal apapun harus diproses, tanpa pandang bulu. Negara harus berdiri sebagai pelindung, bukan sekadar penonton.
Lebih jauh lagi, kita perlu membangun budaya baru yakni ekonomi beradab. Ekonomi yang menempatkan manusia di pusatnya, bukan sekadar angka pertumbuhan. Ekonomi yang mengukur keberhasilan dari seberapa banyak rakyat yang tersenyum kenyang, bukan seberapa besar laba korporasi.
Pertanyaannya, beranikah bangsa ini meninggalkan kenyamanan palsu dari sistem lama? Karena melawan keserakahan berarti melawan kelompok yang telah lama menikmati kuasa. Ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan keberanian eksistensial, memilih hidup adil atau hidup sebagai bangsa yang terus dijajah dalam wujud baru.
Kritik Presiden Prabowo Subianto dan dukungan Ranny harus dibaca sebagai momentum. Sejarah jarang memberi kita kesempatan untuk membalik keadaan. Jika momentum ini dibiarkan berlalu, serakahnomics hanya akan menjadi kata viral, bukan gerakan moral, papar Ranny.
Hari ini kita berada di persimpangan sejarah. Di satu jalan, bangsa ini bisa terus terjerat dalam lingkaran ketamakan. Di jalan lain, kita bisa memilih keberanian untuk membangun sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Pilihan itu ada di tangan kita bersama, bukan hanya pemimpin di atas sana.
Dan pada akhirnya, serakahnomics bukan hanya cermin untuk menatap wajah para elit, melainkan cermin untuk diri kita semua. Apakah kita akan terus menjadi penonton yang diam, atau menjadi aktor yang berani mengubah jalan cerita bangsa ini? Seperti kaca yang retak, wajah Indonesia hari ini terbelah antara keadilan dan keserakahan. Tinggal kita tentukan, ke arah mana pecahan itu akan jatuh.
Penulis: A.S.W
