Jakarta– Lebih detail dan lugas akan kami paparkan data beberapa perusahaan yang telah mem PHK, dan saya konsiten membela hak hak kaum buruh agar bisa di tanggapi dengan cepat oleh pemerintah ucap Ranny Fahd A Rafiq di Gedung DPR/MPR pada Rabu, (19/3/2025).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, “baru 3 bulan berjalan di tahun 2025 ada kabar buruk bagi ribuan buruh di Indonesia bukan hanya perusahaan raksasa besar terseret industri badai. Tercatat ada 38 pabrik yang harus tutup. Bahkan gelombang phk diprediksi akan terus bertambah, ungkap Ranny.
Anggota DPR RI melanjutkan, “berdasarkan data kemenaker 3.325 pekerja kehilangan pekerjaan di bulan januari 2025 ini baru laporan resmi. Faktanya jumlahnya jauh lebih besar karena data februari dan maret belum keluar, tutur Ranny.
Lebih lanjut Istri dari Fahd A Rafiq melanjutkan Perbandingan yang sama di periode tahun lalu 12.395 pekerja terkena PHK. Januari -februari tahun ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat 44.069 buruh dipecat dari 37 perusahaan angka yang sangat besar dan tampaknya, ini belum puncaknya, ungkapnya.
Jika sebelumnya PHK lebih banyak menimpa perusahaan kecil, kini justru raksasa industi yang ikut terpuruk sebut saja sritex group. Salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, ada 11. 025 buruh di PHK. PT Yamaha Music Piano yang memproduksi alat musik ternama ada 1.110 buruh kehilangan pekerjaan, pemerintah harus segera mencarikan solusi atas permasalahan ini dengan tempo yang sesingkat singkatnya.
PT. Sanken Indonesia merumahkan 900 buruhnya, PT victory cingluh perusahaan sepatu yang memasok ke brand brand global juga memberhentikan 2000 buruhnya. Terbaru PT. pulau Sambu (Sambu Group), produsen santan merk kara, juga ikut terdampak. Mereka melakukan PHK massal terhadap 1.800 pekerja di indra giri hilir, Riau. Alasannya pasokan kelapa sebagai bahan baku menipis, tuturnya.
Yang mengejutkan pemerintah belum mengetahui soal ini. Wakil menteri ketenagakerjaan Emanuel Ebenezer mengaku baru dengar kabar ini. Gelombang PHK ini terjadi bukan tanpa alasan. Ada yang bangkrut, terseret masalah hukum, ada pula yang merelokasi pabrik keluar negeri.
Ekonomi global yang belum pulih, daya beli menurun, hingga tekanan impor dan regulasi yang ketat membuat banyak perusahaan tak lagi mampu bertahan, Ranny meminta pemerintah dengan segera mencari solusi atas masalah ini agar kedepannya tidak terjadi masalah sosial baru dikarenakan banyaknya PHK di Indonesia, tutupnya
Penulis: ASW
