Jakarta – Lanskap politik dan ekonomi Indonesia saat ini berada pada titik balik sejarah yang sangat krusial di bawah kepmimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dunia tidak lagi beroperasi dalam era globalisasi naif, di mana perdagangan internasional dianggap sebagai arena pertukaran komoditas yang netral dan serba menguntungkan.Sebaliknya, tatanan geoekonomi global telah bergeser menjadi medan pertempuran asimetris yang sarat akan kepentingan hegemonik dan fragmentasi geopolitik, ucap Ranny Fahd A Rafiq di Jakarta pada Sabtu, (25/7/2026).
Negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam arus ketergantungan sistemik yang secara halus mengikis kedaulatan ekonomi mereka tanpa disadari.
Ketika rantai pasok global terguncang akibat konflik antarnegara dan proteksionisme, ketahanan domestik menjadi satu-satunya benteng pertahanan sejati, papar Anggota Banggar DPR RI ini.
Transisi kepemimpinan nasional di Indonesia harus dibaca sebagai momentum strategis untuk membongkar paradoks pembangunan masa lalu.
Paradoks tersebut terlihat jelas ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta-merta meningkatkan daya tahan fundamental masyarakat akar rumput.
Ketergantungan pada impor bahan pangan dasar, energi fosil, dan teknologi asing telah lama menciptakan celah keamanan nasional yang mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, navigasi kebijakan publik ke depan tidak boleh lagi terkecoh oleh angka-angka pertumbuhan semu yang disokong konsumsi tanpa nilai tambah.
Penguatan fondasi dalam negeriatau “memperkuat rumah sendiri” adalah syarat mutlak sebelum bangsa ini mampu mengarungi ganasnya gelombang pasar global.
Dalam perspektif Komisi IX DPR RI, kunci utama dari ketahanan domestik suatu bangsa berpijak pada kualitas modal manusianya (human capital), ungkapnya dengan nada tegas.
Banyak pihak kerap membatasi analisis ketahanan nasional hanya pada aspek alutsista, infrastruktur fisik, atau cadangan devisa nominal semata.
Padahal, seluruh struktur ekonomi makro seperti efisiensi manufaktur, dan daya saing teknologi sejatinya digerakkan oleh kapasitas biologis dan intelektual manusia, papar istri dari Fahd A Rafiq (Ketua Umum DPP BAPERA) ini.
Jika basis biologis masyarakat mengalami kemunduran tersembunyi, maka inovasi lokal akan mandek dan ketergantungan pada teknologi luar negeri menjadi lingkaran setan.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan nutrisi kronis yang berdampak langsung pada tumbuh kembang generasi muda.
Data menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan intervensi kebijakan secara radikal, Terang Wakil Ketua Umum PP – KPPG ini.
Untuk kesekian kalinya Ranny melihat stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak yang berada di bawah rata-rata fisik seusianya. Masalah yang jauh lebih mendasar dan berbahaya terletak pada hambatan perkembangan struktur otak dan penurunan fungsi kognitif secara permanen, ulasnya.
Kekurangan gizi mikro dan makro pada fase awal kehidupan menghambat pembentukan koneksi sinapsis di dalam jaringan otak anak. Kondisi ini menciptakan degradasi kapasitas intelek kolektif yang secara perlahan melumpuhkan daya saing bangsa di era kompetisi global.
Kajian neurobiologi membuktikan bahwa paparan malnutrisi dan stres sistemik pada usia dini berdampak buruk pada perkembangan prefrontal cortex, ungkap Bendahara Umum Ormas MKGR ini.
Prefrontal cortex adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, seperti pemikiran analitis, logika kompleks, dan regulasi emosi.
Ketika volume substansi abu-abu (gray matter) pada bagian otak ini menurun akibat kekurangan nutrisi, kemampuan belajar dan memecahkan masalah anak menjadi sangat terbatas.
Dampak ini berlanjut hingga usia dewasa, menghasilkan tenaga kerja dengan efisiensi rendah dan keterbatasan daya adaptasi terhadap teknologi baru.
Di era eksplosif Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi industri, persaingan antar negara bukan lagi tentang jumlah otot buruh murah, melainkan kapasitas kognitif dan kecerdasan eksekutif otak populasi.
Kita tidak bisa mengharapkan munculnya inovasi teknologi tinggi atau kedaulatan AI dari populasi yang sejak lahir mengalami defisit gizi mendasar, ungkap Ranny.
Kebijakan kesehatan publik harus digeser secara mendasar dari paradigma kuratif-reaktif menuju perlindungan biologis yang preventif dan presisi.
Fasilitas kesehatan dasar seperti Posyandu dan Puskesmas harus ditransformasi menjadi garis depan penyelamatan kognisi generasi mendatang.
Penanganan gizi buruk harus diperlakukan dengan tingkat urgensi dan alokasi modal yang sama tingginya dengan pembangunan infrastruktur fisik nasional.
Membebaskan anak-anak Indonesia dari belenggu malnutrisi adalah syarat mutlak untuk membangun benteng pertahanan ekonomi yang tidak terintimidasi.
Dari kacamata kalkulasi ekonomi, pengabaian terhadap masalah gizi dan kesehatan kognitif melahirkan biaya terselubung (hidden cost) yang sangat mahal.
Kalkulasi empiris Bank Dunia memperkirakan bahwa defisit kognitif akibat stunting dan malnutrisi menggerus sekitar 2% hingga 3% dari PDB nasional setiap tahunnya.
Bagi Indonesia, potensi kehilangan PDB tersebut setara dengan kerugian fiskal implisit sebesar Rp250 triliun hingga Rp350 triliun per tahun yang menguap tanpa mencatatkan nilai tambah, ungkap Ranny secara detail.
Angka kerugian fiskal yang fantastis ini jauh melampaui alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program intervensi gizi nasional secara menyeluruh.
Kebocoran potensi ekonomi akibat kemunduran kognitif adalah bentuk kerugian struktural yang sering kali tidak tercatat dalam neraca keuangan resmi negara.
Selain itu, produktivitas tenaga kerja yang rendah akibat defisit kesehatan secara langsung menekan efisiensi produksi manufaktur dalam negeri.
Ketidakmampuan industri lokal menghasilkan produk bernilai tambah tinggi akhirnya memaksa negara terus bergantung pada produk impor tinggi.
Defisit transaksi berjalan yang berkepanjangan menjadi indikator objektif bahwa daya tahan struktur industri nasional belum mandiri. Penurunan efisiensi produksi nasional ini secara akumulatif menciptakan utang implisit yang memberatkan generasi penerus bangsa.
Oleh sebab itu, intervensi medis dan gizi yang radikal merupakan keputusan ekonomi rasional untuk menyelamatkan keberlanjutan fiskal negara. Untuk menjawab tantangan kompleks tersebut, transisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerlukan cetak biru kebijakan yang tereksekusi dengan presisi, papar Artis dan Seniman ini.
Pilar pertama adalah mewujudkan kedaulatan pangan mutlak berbasis biosains dan perlindungan terhadap lahan-lahan produktif nasional.
Pangan tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai komoditas dagang, melainkan sebagai instrumen geopolitik paling vital dalam menjaga stabilitas sosial.
Pilar kedua fokus pada rekayasa ulang sistem kesehatan dasar dan pendidikan untuk memastikan regenerasi kognitif yang optimal di seluruh pelosok negeri.
Intervensi kesehatan harus dimulai sejak fase gestasi hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan demi menjamin perkembangan otak yang maksimal.
Pilar ketiga menitikberatkan pada percepatan transisi energi menuju kemandirian berbasis potensi energi terbarukan lokal seperti panas bumi dan bioenergi.
Ketergantungan pada bahan bakar fosil impor merupakan celah kerentanan ekonomi yang wajib ditutup demi menjaga stabilitas moneter nasional.
Pilar keempat adalah restrukturisasi total pasar keuangan domestik untuk menahan pelarian modal dan menghentikan kebocoran devisa ke luar negeri.
Pilar kelima mempertegas komitmen pada hilirisasi komoditas strategis guna memastikan seluruh nilai tambah ekonomi dinikmati di dalam negeri.
Kelima pilar ini saling bertautan erat dan menempatkan kualitas biologis manusia sebagai poros utama keberhasilan seluruh strategi pembangunan makro.
Teknokrat klasik mungkin menyanggah bahwa pemenuhan gizi dan perlindungan otak anak adalah investasi jangka panjang yang terlalu lambat memberikan imbal hasil bagi pertumbuhan ekonomi.
Namun, mengejar pertumbuhan PDB fisik jangka pendek tanpa merawat kapasitas kognitif populasi adalah ilusi pembangunan yang rapuh seperti membangun pencakar langit di atas tanah berpasir, ungkap Srikandi ini.
Eksekusi kebijakan radikal ini tidak menuntut penambahan utang luar negeri baru yang membebaskan APBN, melainkan keberanian politik (political will).
Pemerintah harus berani melakukan realokasi agresif 15% hingga 20% dari belanja seremonial dan birokrasi inefisien di kementerian/lembaga ke program pemenuhan protein presisi anak.
Transisi ke era Presiden Prabowo Subianto adalah momentum bersejarah untuk mengakhiri narasi pembangunan yang semata-mata mengejar formalitas, papar Ranny dengan nada gamblang.
Kebijakan publik yang dirumuskan hari ini harus berani memangkas efisiensi anggaran yang tidak memberikan dampak pengganda nyata bagi rakyat.
Keberanian politik tingkat tinggi sangat dibutuhkan untuk mengalihkan alokasi anggaran ke sektor-sektor produktif dan penguatan biologis manusia. Kita harus mengakhiri era ketundukan terselubung terhadap diktat moneter maupun agenda-agenda luar yang merugikan kepentingan nasional.
Mengalokasikan sumber daya negara untuk memperkuat jaringan otak anak-anak Indonesia adalah strategi investasi dengan imbal hasil (ROI) paling rasional secara matematis.
Mengarungi pasar global secara bermartabat hanya bisa dicapai jika fondasi rumah sendiri dibangun di atas batu karang kognitif yang kokoh.
Dengan merawat sel, DNA, dan kapasitas kognitif generasi muda sejak dini, kita sedang menyiapkan benteng kedaulatan yang tak tertembus di era AI.
Inilah jalan rasional dan bermartabat bagi Indonesia untuk mengklaim hak sejarahnya sebagai pilar utama stabilitas dan kemajuan peradaban global, tutup Ranny.
Penulis: A.S.W
