Jakarta – Dalam diskursus yang semakin memanas mengenai kondisi bangsa, Fahd A. Rafiq secara gamblang menyinggung konsep “Penjajahan 5.0 Gaya Baru”, sebuah narasi yang mendesak kita untuk “melek geopolitik” dan mempertanyakan arah bernegara Indonesia, Ucap Fahd A Rafiq di Jakarta pada Kamis, (29/5/2025).
Menurut Ketua Umum DPP BAPERA fokus berlebihan pada aspek ekonomi semata tanpa diimbangi pemahaman geopolitik yang kuat telah membawa bangsa ini pada kemerosotan, bukan hanya di sektor ekonomi, tetapi juga dalam hal kepercayaan sesama anak bangsa.
Lemahnya Panji Pertahanan dan Keamanan sebagai Akar Masalah, Fahd A. Rafiq berargumen bahwa akar masalah utama saat ini bukan semata-mata ekonomi, melainkan “rendahnya trust (kepercayaan sesama anak bangsa). hal ini, menurutnya, disebabkan oleh “lemahnya panji negara yang namanya hankam (pertahanan dan keamanan)”. Ia menyoroti minimnya pemahaman atau bahkan kelupaan akan pelajaran bela negara, seperti yang diajarkan Lemhanas atau P4, di kalangan pejabat negara. Kita Barisan Pemuda Nusantara Konsisten menyelenggarakan pelatihan Bela Negara.
Salah satu poin sentral yang diangkat Fahd A. Rafiq adalah peringatan terhadap kedekatan Indonesia dengan Tiongkok, khususnya dalam konteks apa yang ia sebut “kolonialisasi 5.0”. Ia menegaskan bahwa peringatan ini bukan berarti melarang bisnis dengan Tiongkok, melainkan menyerukan kehati-hatian karena Tiongkok menjalankan “strategi ofensif”.
Fahd memberikan bukti konkret mengenai dugaan kolonialisasi 5.0 ini melalui dua contoh detail Sektor Pariwisata di Bali (Turis Tiongkok Close Loop) dan Akuisisi Aset: Wisatawan Tiongkok datang ke Bali, namun uang mereka cenderung “berputar” di dalam ekosistem bisnis milik Tiongkok sendiri. Dimulai dari pembelian hotel (dari kelas melati hingga bintang lima), restoran, toko oleh-oleh, hingga pengaturan biro perjalanan dan transportasi bus, ungkap Fahd.
Sistem pembayaran yang digunakan juga tertutup mereka juga bekerja sama dengan beberapa toko, kafe, dan restoran untuk menerima pembayaran melalui platform digital Tiongkok seperti Alipay, WeChat Pay, dan e-RMB.
Dampak Negatif bagi Bali Menurut Mantan Ketum PP – AMPG ini yaitu Bali hanya mendapatkan kurang dari 20% dari total pengeluaran turis Tiongkok tersebut, sementara sisanya “muter semua di dalam sistem keuangan Tiongkok.
Contoh lain lagi Fahd menyebut Sektor Pertambangan Nikel di Sulawesi yakni Smelter dan Nilai Tambah yang Dipertanyakan Fahd A. Rafiq mengkritik proses smelter nikel di Sulawesi. Meskipun kadar nikel mentah hanya sekitar 1,9%, proses smelter meningkatkan kadarnya menjadi 25%. Namun, ia mempertanyakan mengapa tidak sampai 50% atau bahkan 99,9% kemurniannya, menuding bahwa proses tersebut hanya membuang “impurities atau bahan pengotor yang tidak diperlukan” dan mempertahankan elemen lain seperti lithium atau fero untuk kepentingan Tiongkok, ini Penjajahan plus ketidaktahuan kita.
Ketergantungan pada Tiongkok: Ia menyoroti bahwa mesin, modal, tenaga kerja, dan mata uang yang digunakan di industri nikel tersebut mayoritas berasal dari Tiongkok pembayaran dengan Yuan puncaknya, hasil nikel dengan kadar 25% itu dibayar kepada Indonesia menggunakan Yuan. Fahd A. Rafiq secara satir menyatakan, “Hore, Yuan sekarang sudah jadi devisa negara,” menggambarkan kekhawatiran akan ketergantungan yang berlebihan pada mata uang Tiongkok, yang ia samakan dengan “Indonesia jadi provinsinya Tiongkok, sampai sini faham ya. Saya ulang terus.
Mantan Ketum DPP KNPI ini juga mengaitkan fenomena ini dengan hilangnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pasca perubahan undang-undang pada tahun 2002. Dulu, GBHN diimplementasikan melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang terencana rapi, mulai dari ketahanan pangan hingga pembangunan industri. Namun, kini, “Indonesia bernegara hanya menghabiskan APBN dan berpolitik hanya rebutan APBN. Kebijakan bernegara, menurutnya, seolah “mengikuti GBHN negara lain”, khususnya strategi Tiongkok, sekarang bagaimana?
Secara fundamental, Mantan Ketum Gema MKGR ini menekankan pentingnya memahami “nation interest sebuah negara bisa menjadi nation threat negara lainnya”. Ia memberikan contoh nation interest Tiongkok yang sangat besar, yaitu untuk menghidupi 1,5 miliar penduduknya membutuhkan pasokan pangan, energi, dan bahan baku industri secara berkelanjutan. Strategi bernegara Tiongkok disusun rapi sejak 40 tahun yang lalu untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
Peringatan dari Fahd A. Rafiq ini mengklaim memberikan alasan dan bukti konkret mengapa Indonesia harus berhati-hati. Ini adalah seruan untuk “melek geopolitik”, memahami strategi negara lain, dan merumuskan strategi nasional yang kuat dan mandiri agar Indonesia tidak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai “kolonialisasi 5.0 gaya baru”. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen kebijakan negara lain, tetapi mampu menegakkan kepentingan nasionalnya sendiri dengan kokoh, tutup dosen yang mengajar di Negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
