Ranny Fahd A Rafiq Menenun Kemerdekaan Sejati di Ruang Kebijakan

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Pagi di Senayan tidak pernah benar-benar sunyi. Ia hanya menahan napas, menunggu riuhnya perdebatan yang akan mengisi koridor. Cahaya matahari menerobos sela tirai, membasuh meja-meja kerja yang penuh berkas, seolah mengingatkan bahwa di balik semua itu ada janji konstitusi yang menuntut ditepati, ucap Ranny Fahd A Rafiq di Komplek DPR/MPR pada Jum’at, (15/8/2025).

 

 

Bagi Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, “kemerdekaan bukanlah perayaan yang terkunci pada tanggal 17 Agustus. Ia adalah proses yang berlangsung setiap hari, sebuah kerja sunyi menyusun kebijakan yang membuat rakyat kecil merasa diakui, bukan sekadar dihitung sebagai angka statistik, paparnya.

 

 

Istri dari Fahd A Rafiq ini mewakili Kota Depok dan Kota Bekasi, ini adalah dua wajah urbanisasi yang kontras. Depok dengan kampus dan denyut intelektualnya, Bekasi dengan industri dan keringat para pekerja. Keduanya menyimpan ambisi kelas menengah sekaligus letih para komuter yang setiap hari melawan jarak, paparnya.

 

 

Di ruang sidang kedua kota itu berubah menjadi peta, data, grafik, dan daftar aspirasi. Di lapangan, mereka menjelma menjadi cerita-cerita warga yang berbicara dengan bahasa dapur, bukan bahasa birokrasi, tuturnya.

 

 

Parlemen, bagi anggota banggar DPR RI ini adalah laboratorium etika terapan. Setiap keputusan tidak diukur dari seberapa cerdas ia terdengar, melainkan dari sejauh mana ia bisa diubah menjadi kebiasaan harian seperti akses kesehatan yang mudah, pekerjaan layak, dan peluang belajar setara.

 

Komisi IX, tempat Ranny bertugas adalah simpul kebijakan yang paling dekat dengan tubuh manusia yakni kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Di sinilah hak atas sehat dan hak atas kerja yang bermartabat mesti keluar dari slogan menjadi prosedur yang konkret, tegasnya.

 

 

Politik mendengar baginya jauh lebih sulit dari pada politik yang berbicara. Saat reses, ia menyerap keluhan soal antrean BPJS, kekurangan tenaga medis di puskesmas, hingga tingginya angka stunting, Korban PHK, DBD dan penyakit musiman karena faktor cuaca,semua tumpah diruang aspirasi saat sosialisasi program ungkapnya.

 

 

 

Ranny menegaskan, empati dalam politik bukan sekadar mendengarkan, melainkan mengubah keluhan itu menjadi cetak biru kebijakan yang dapat diuji, dianggarkan, dan diaudit. Program “Makan Bergizi Gratis” di Bekasi adalah contoh di mana pusat, daerah, lembaga gizi, dan parlemen menyatukan arah, hal ini memastikan anak-anak tumbuh tanpa pengetahuan kekurangan gizi yang diwariskan secara turun-temurun, cetusnya.

 

 

Edukasi publik lewat GERMAS, pengawasan obat dan makanan oleh BPOM, hingga perlindungan pekerja migran lewat BP2MI, semua berjalan sebagai upaya menjadikan Komisi IX bukan sekadar gedung, tetapi praktik yang hidup serta tegak lurus dengan amanah konstitusi UUD 1945, paparnya.

 

 

Lebih dalam Ranny melihat soal isu ketenagakerjaan, ia mendorong pelatihan vokasi yang relevan dengan industri. Baginya, ini bukan sekadar soal menekan angka pengangguran, melainkan memulihkan martabat manusia yang terhubung dengan pekerjaannya.

 

 

 

Saat membahas darurat gula dan diabetes, ia melihat kesehatan publik sebagai persoalan fiskal yakni harga, pajak, dan subsidi membentuk pola konsumsi rakyat. Di sinilah empati harus diterjemahkan ke dalam tabel-tabel anggaran, ungkapnya.

 

 

Kemerdekaan bagi Ranny adalah kemampuan rakyat memilih tanpa takut kehilangan yang paling dasar seperti makanan, pengobatan, dan pekerjaan. Sejarah kemerdekaan Indonesia, baginya, adalah kisah orang-orang yang lapar pengetahuan sekaligus peka pada penderitaan sekitar. Politik terbaik adalah yang sabar membangun institusi dan bisa dipercaya, bukan sekadar menghibur lewat panggung retorika.

 

 

Ranny mengamati era kerja berbasis platform menuntut redefinisi istilah yakni “pekerja” dan “jam kerja.” Bagaimana memberi jaminan sosial pada pekerja yang tidak punya kantor, tidak punya jam tetap, tetapi tetap menanggung risiko sakit dan kecelakaan?. BPJS Kesehatan adalah cermin dari antrean digital dan realitas lapangan kadang bertabrakan. Parlemen harus menjadi jembatan untuk mengoreksi standar layanan dan memastikan wajah negara tidak hanya tampak di layar ponsel, tuturnya

 

 

Ranny yang memahami suara wanita pernah membayangkan seorang ibu di Gandul, Depok, yang menghitung biaya obat anak sambil menakar ongkos angkot. Sang ibu tidak meminta belas kasihan tapi dia ingin kehadiran negara yang tidak berbelit dan menunda.

 

Contoh lagi di Cikarang, ia menemui operator mesin yang sadar bahwa teknologi berganti lebih cepat dari jam makan siangnya. Ia tidak butuh belas kasihan, tetapi sertifikasi yang diakui industri agar tetap relevan, ungkapnya.

 

 

Ranny melihat lebih dalam kota Depok dan kota Bekasi menyimpan paradoks seperti apartemen menjulang, tetapi kampung masih mempertahankan ritme hidupnya. Disini kebijakan yang adil harus menolak memilih antara pertumbuhan dan pemerataan, disini terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa. papar Ranny.

 

 

Rapat dengar pendapat, konsultasi lintas lembaga, dan kunjungan lapangan adalah cara memastikan kebijakan lahir dari data sekaligus intuisi sosial. Ia percaya, melihat kondisi puskesmas langsung lebih jujur dari pada membaca laporan. Bau disinfektan, suara antrean, dan tatapan pasien mengajarkan hal yang tidak tertulis di dokumen resmi. Namun, kebijakan selalu lahir dari ketegangan antara anggaran yang terbatas dan kebutuhan yang tak terbatas. Di sinilah integritas diuji apakah suara parlemen benar-benar mewakili yang paling sunyi suaranya?

 

Disisi lain Ranny melihat dalam era banjir informasi, konsistensi dan keterbukaan menjadi modal utama. Ia memanfaatkan kanal publik untuk mengajak hidup sehat, bukan hanya untuk menampilkan kinerja.

 

Baginya, kemerdekaan sejati adalah rakyat yang sehat karena sistemnya adil, sejahtera, keterampilannya relevan, dan aman karena jaring pengaman sosialnya nyata.

 

Parlemen, kata Ranny, bisa menjadi kecerdasan atau kebisingan kolektif, tergantung pada niat dan metode. Jika setiap rapat menjadi jembatan antara empati dan akurasi, maka republik ini akan bebas bukan hanya dari penjajahan masa lalu, tetapi juga dari rasa cemas yang membuat rakyat ragu menjadi dirinya sendiri, tutupnya.

 

Penulis: A.S.W

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Advertorial

Berita Lainnya

Leave a Comment

Advertorial

Berita Terpopuler

Kategori Berita