Jakarta — Dalam riuh rendah perdebatan seputar postur anggaran dan klaim keberhasilan pembangunan, satu suara bening muncul dari ruang Komisi IX DPR RI. Ranny Fahd Arafiq, legislator muda dari Fraksi Golkar, menolak diam di tengah gaduhnya kebijakan yang justru berisiko menyingkirkan mereka yang paling membutuhkan masyarakat miskin dan rentan. Ia tidak sekadar bicara soal angka dan regulasi, tapi menyoroti nurani negara yang perlahan mulai kehilangan detaknya, ucapnya.
Bangsa ini telah lama berjanji bahwa kesehatan adalah hak, bukan kemewahan. Namun sejarah sering membuktikan sebaliknya rakyat kecil harus berjuang dengan harga obat, antrean panjang, dan sistem yang lebih sibuk melayani birokrasi dari pada menyelamatkan nyawa. Maka ketika pemerintah memutuskan untuk menonaktifkan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam skema JKN, itu bukan sekadar keputusan teknokratis melainkan sebuah pertaruhan moral, terang Ranny Fahd A Rafiq di Jakarta pada Senin,(21/7/2025).
Ranny menyadari, bahwa di balik satu data nonaktif itu, ada seorang ibu yang tak bisa membawa anaknya ke puskesmas, buruh harian yang tak berani jatuh sakit karena tak punya jaminan, lansia yang menggantungkan hidupnya pada kartu kecil yang kini tak lagi aktif. Ia tak ingin kebijakan ini menjadi lembar statistik yang dingin, tanpa wajah dan tanpa empati.
Maka, bersama Komisi IX dan para pemangku kepentingan seperti Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan DJSN, Ranny mendorong lima langkah strategis untuk membalik arah krisis menjadi momentum restorasi.
Langkah pertama: memastikan Continuity of Care, bahwa setiap pasien betapapun miskinnya, tetap memiliki hak atas layanan kesehatan yang berkelanjutan. Sebab kesehatan bukan hadiah, tapi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warganya.
Langkah kedua adalah Reformasi Kebijakan PBI. Ranny menekankan pentingnya mengevaluasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) yang seringkali cacat validasi. Di sinilah sejarah berbicara, dari zaman Orde Baru hingga era digital, kita masih belum tuntas dalam membangun sistem data yang adil dan akurat. Kebijakan sosial tanpa data yang tepat ibarat menulis puisi di atas pasir, indah tapi rapuh.
Langkah ketiga adalah membangun Mekanisme Reaktivasi Cepat. Sebuah sistem informasi yang proaktif, bukan reaktif. Ranny ingin negara mendeteksi warga yang kehilangan hak sebelum mereka sendiri menyadarinya. Sebab dalam negara yang beradab, tugas negara bukan hanya merespons krisis, tapi mencegahnya.
Langkah keempat, Ranny mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penentuan penerima bantuan tidak lagi disandarkan pada data parsial. Validasi yang komprehensif akan menghindari tumpang tindih, kebocoran, dan ketidakadilan yang terus-menerus menjadi luka dalam tubuh kebijakan sosial kita.
Langkah kelima yang Ranny dorong adalah penguatan peran ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan) di daerah. Di sinilah filosofi desentralisasi diuji, apakah daerah hanya pelaksana teknis atau juga pemilik tanggung jawab moral terhadap rakyatnya. Ranny percaya, tanpa advokasi yang kuat dari lini terdepan pelayanan, sistem pusat akan terus kehilangan relevansi di lapangan.
Lebih dari itu, Ranny tak ingin langkah-langkah ini sekadar menjadi jargon teknokratis. Ia menyuarakan prinsip keadilan sosial yang konkret dengan akses darurat, informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan sistem yang transparan, khususnya dalam penentuan status kesejahteraan.
Bagi Ranny, transparansi bukan sekadar audit, tapi membuka seluruh proses kebijakan kepada partisipasi publik. Karena hanya dengan membuka jendela, cahaya kritik bisa masuk dan memperbaiki arah. Ia menolak model top-down yang menyamakan rakyat dengan obyek kebijakan.
Ranny juga mendorong kolaborasi multipihak, agar dunia akademik, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga independen punya ruang setara dalam menentukan arah perlindungan sosial. Kolaborasi ini bukan simbol partisipasi semu, tapi upaya serius untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan.
Di tengah budaya politik yang kerap instan, Ranny menawarkan satu hal yang makin langka yakni proses yang konsisten dan evaluasi yang berkala. Ia tak ingin reformasi perlindungan kesehatan ini menjadi api sesaat. Istri dari Fahd A Rafiq ingin menyala terus dan menjadi cahaya bagi mereka yang tak punya akses.
Dengan menyuarakan hal ini, Ranny tak sedang bermain di panggung populisme. Ia memilih jalan sunyi legislator yang sadar bahwa keadilan tidak lahir dari tepuk tangan, tapi dari kerja senyap yang tak berhenti memperbaiki.
Dalam pandangan lain, negara yang gagal melindungi warganya dari sakit dan kemiskinan bukan hanya gagal administratif, tapi juga gagal secara eksistensial. Ia kehilangan hak untuk disebut negara dalam pengertian etik dan filosofis. Dan di titik inilah, Ranny mengajukan refleksi, untuk siapa sesungguhnya negara ini dibangun?
Sejarah sosial dunia memperlihatkan, bahwa negara-negara yang maju adalah negara yang paling berhasil melindungi kelompok termarginalkan. Bukan yang memiliki gedung tertinggi atau ekonomi terbesar. Di sinilah Ranny meletakkan pertaruhannya pada martabat warga negara yang paling lemah.
Sistem jaminan kesehatan bukan sekadar skema iuran dan subsidi, tapi representasi dari bagaimana negara memandang warganya. Apakah mereka dipandang sebagai beban atau sebagai subyek yang layak diperjuangkan? Di sini, negara dan kemanusiaan bertemu dalam satu titik yakni keadilan yang hidup, bukan hanya tertulis.
Pada akhirnya, suara Ranny bukan hanya milik Komisi IX atau Partai Golkar. Ia adalah gema dari nurani kolektif yang tak rela melihat rakyat kecil tergelincir dalam celah kebijakan. Ketika negara mulai lupa, tugas kita adalah mengingatkan. Ketika sistem membisu, tugas kita adalah menyuarakan.
Karena sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak berbicara. Ia hanya akan mencatat siapa yang paling setia menjaga makna kemanusiaan. Dan dalam perjuangan ini, Ranny Fahd Arafiq memilih berdiri di sisi rakyat, bukan karena politis, tapi karena ia sadar, bahwa hanya dengan membela yang lemah, kita bisa benar-benar disebut bangsa yang beradab, tutupnya.
Penulis: A.S.W
