BAGIAN II
Koperasi itu jangkar stabilitas sosial-ekonomi, sebuah safety net yang memungkinkan mereka yang terpinggirkan untuk bangkit dan berdaya
Fahd El Fouz A Rafiq
(Ketua Umum DPP BAPERA)
Jakarta – Seringkali, perdebatan tentang Kementerian Koperasi terjebak pada bayangan masa lalu yang kelam pada KUD yang sarat masalah. Itu adalah narasi yang perlu kita ubah. Sesungguhnya, esensi koperasi jauh melampaui sekadar badan hukum, ia adalah filosofi ekonomi yang berlandaskan keadilan, kebersamaan, dan kemandirian. Di sinilah letak relevansi abadi Kementerian Koperasi, sebuah relevansi yang mungkin tidak dimiliki oleh Kementerian PT atau Venture Capital, Ungkap Fahd El Fouz A Rafiq di Jakarta pada Minggu, (6/6/2025).
Ketua Umum DPP BAPERA ini melanjutkan dan bertanya, mengapa demikian? Karena PT atau Venture Capital beroperasi di ranah kapitalisme murni, tempat profit adalah raja dan persaingan adalah medan utama. Mereka mencari return yang maksimal bagi pemegang saham.
Sementara itu, koperasi adalah jantung ekonomi kerakyatan, yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dan komunitasnya. Ini bukan hanya tentang angka di neraca, tetapi tentang martabat, pemerataan, dan pondasi ekonomi yang inklusif, papar Fahd.
Lihatlah dunia sekarang. Jurang kaya-miskin semakin melebar. Ketidaksetaraan menjadi bom waktu sosial. Disinilah peran koperasi menjadi krusial. Kementerian Koperasi hadir bukan untuk menyaingi sektor swasta raksasa, melainkan untuk memastikan bahwa ada jalur ekonomi yang memberdayakan masyarakat paling bawah, yang seringkali tidak terjangkau oleh kapitalisme konvensional. Ia adalah jangkar stabilitas sosial-ekonomi, sebuah safety net yang memungkinkan mereka yang terpinggirkan untuk bangkit dan berdaya, tegas Mantan Ketum DPP KNPI ini.
Transformasi Mental dan Paradigma:
Sejarah KUD adalah pelajaran berharga. Namun, terjadi kekeliruan besar jika kita menganggap bahwa kegagalan masa lalu akan terulang tanpa adanya upaya transformasi. Justru di sinilah letak kekuatan kita karena memiliki data, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang apa yang salah. Dengan pengetahuan itu, kita bisa merancang strategi yang jauh lebih cerdas dan efektif, terang Suami Dari Anggota DPR RI ini.
Mantan Ketum PP- AMPG menjabarkan, “kita hari ini tidak lagi berbicara tentang koperasi yang dibentuk dari atas, dipaksa, dan dijejali subsidi tanpa akuntabilitas. Era Koperasi Merah Putih adalah era yang berbeda. Ini adalah era di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan enabler, bukan sebagai pencipta.
Rencana 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bukan tentang membangun dari nol, melainkan mengidentifikasi potensi lokal yang sudah ada, memberdayakan inisiatif bottom-up yang genuine, dan menyediakan platform serta resource yang selama ini sulit mereka akses, terang Fahd.
Sekarang kita bayangkan ribuan desa di seluruh Indonesia memiliki potensi luar biasa berupa hasil bumi melimpah, kerajinan tangan unik, jasa pariwisata yang belum tergarap sempurna selama ini. Potensi itu seringkali tersebar, tak terorganisir, dan mudah dieksploitasi oleh tengkulak atau pemodal besar. Kementerian Koperasi hadir untuk mengorganisir potensi itu menjadi kekuatan ekonomi kolektif. Kita tidak mendikte mereka harus berbisnis apa. Justru, kita memberdayakan mereka untuk menemukan dan mengembangkan model bisnis paling cocok dengan kearifan lokal dan kebutuhan pasar yang riil, cetus Mantan Ketum PP-AMPG ini.
Ini adalah investasi pada kecerdasan lokal dan semangat kewirausahaan yang otentik.
Pertanyaan “koperasinya nanti berbisnis apaan?” adalah pertanyaan yang sangat valid dan harus dijawab dengan tegas. Ini bukan lagi era “koperasi serba ada” tanpa fokus yang jelas. Koperasi modern haruslah entitas bisnis yang spesifik, efisien, dan berdaya saing.
Kementerian Koperasi akan memastikan hal ini dengan pendekatan yang jauh lebih strategis yaitu Fokus pada Value Chain, dengan konsep ini kita tidak hanya membantu petani menjual gabah, tetapi membantu mereka membentuk koperasi yang mengolah gabah menjadi beras premium, mendistribusikannya langsung ke konsumen, bahkan mengekspornya. Ini menciptakan nilai tambah yang berlipat ganda di tingkat lokal, papar Suami dari anggota DPR RI ini.
Selanjutnya dengan melakukan Kemitraan Strategis, Kementerian akan memfasilitasi kemitraan antara koperasi desa dengan industri besar, startup teknologi, atau platform e-commerce. Ini memungkinkan koperasi kecil untuk mengakses pasar yang lebih luas, teknologi terbaru, dan keahlian manajemen yang mungkin belum mereka miliki.
Penguatan Business IQ Melalui Edukasi Berkelanjutan, bukan hanya pelatihan sesaat, melainkan program inkubasi bisnis yang intensif, pendampingan oleh mentor profesional, dan kurikulum yang relevan dengan tren pasar saat ini.
Kita akan membangun generasi pengelola koperasi yang melek teknologi, paham pasar, dan inovatif. Ini adalah investasi pada modal manusia, yang jauh lebih berharga dari pada sekadar suntikan dana.
Anggaran Rp 400 triliun untuk 80 ribu koperasi bukanlah “dana hibah tanpa pertanggungjawaban”. Ini adalah investasi strategis yang akan disalurkan dengan mekanisme akuntabilitas tinggi, berfokus pada model bisnis yang berkelanjutan dan terukur. Bisa dalam bentuk dukungan infrastruktur, fasilitasi akses ke pembiayaan perbankan dengan bunga rendah, atau blended finance yang menarik investasi swasta. Yang jadi pertanyaan ada yang berani menyelewangkan dana koperasi era Presiden Prabowo Subianto, tanya Fahd dengan nada yang dingin.
Fahd melihat, target keuntungan Rp 1 miliar per tahun per koperasi bukanlah angka yang mustahil jika setiap koperasi memiliki bisnis yang jelas, didukung business plan yang solid, dan dikelola oleh SDM yang kompeten. Bayangkan koperasi pariwisata di desa yang menawarkan paket tur terintegrasi, koperasi pengrajin yang produknya menembus pasar global melalui e-commerce, atau koperasi pangan yang menjadi pemasok utama bagi hotel dan restoran di kota besar.
Ini semua adalah skenario yang sangat realistis dengan dukungan yang tepat.
Kesimpulan
Kementerian Koperasi dan UKM Harus menjadi Katalis Perubahan
Pada akhirnya, pertanyaan tentang keberadaan Kementerian Koperasi bukan hanya tentang efisiensi struktural, melainkan tentang visi negara terhadap pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.
Jika kita ingin membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera, kita tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar yang cenderung menciptakan konsentrasi kekayaan. Kementerian Koperasi adalah institusi strategis yang bertugas sebagai katalis. Ia tidak menciptakan bisnis, tetapi menciptakan ekosistem yang memungkinkan jutaan masyarakat desa untuk menjadi pelaku bisnis yang berdaya.
Ia tidak mendikte, tetapi memberdayakan dan memfasilitasi. Dengan pendekatan yang modern, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata, Kementerian Koperasi bukan lagi beban, melainkan investasi masa depan yang akan melahirkan jutaan wirausahawan baru dari pelosok negeri, membangun fondasi ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ini adalah saatnya bagi kita untuk melihat Kementerian Koperasi bukan sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi yang inklusif dan progresif di masa depan, tutup dosen yang mengajar di Negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
