Mekkah – Di kedalaman naskah konstitusi kita, terselip sebuah kata yang tampak welas asih namun menyimpan daya hancur laten: “dipelihara.” Secara etimologis, memelihara adalah aktivitas subjek terhadap objek yang pasif seperti fauna dalam suaka atau vegetasi dalam pot. Ketika Pasal 34 memposisikan fakir miskin sebagai entitas yang “dipelihara,” kita sebenarnya sedang meresmikan sebuah kontrak domestikasi massal di bawah payung legalitas negara, ucap Fahd A Rafiq, sosok pengusaha muda yang juga dikenal sebagai putra dari musisi legend A. Rafiq, di Mekkah pada Senin (16/2/2026).
Ketua Umum DPP BAPERA ini melihat dalam kacamata eksistensialisme, manusia adalah proyek yang “menjadi” (becoming), sebuah gerak melampaui diri. Namun, menurut Fahd, diksi “dipelihara” memaku rakyat pada titik statis, mematikan api transendensi mereka, dan mengubah takdir menjadi sekadar urusan metabolisme dasar. Ini adalah bentuk kekerasan struktural yang paling halus dengan mencuri martabat dengan kedok jaminan sosial.
Mari kita tinjau secara historis kontemplatif. Bangsa yang besar tidak dibangun dari kerumunan penerima suaka, melainkan dari para petarung yang mandiri. Fahd, yang merupakan Mantan Ketua Umum DPP KNPI, menegaskan bahwa membiarkan diksi ini mengeras selama 25 tahun pasca Amandemen adalah sebuah pengabaian intelektual yang fatal, karena kita telah menukar “kedaulatan rakyat” dengan “ketergantungan rakyat.”
Secara geopolitik, rakyat yang “dipelihara” adalah titik lemah dalam pertahanan semesta. Mereka menjadi beban logistik dalam simulasi perang, bukan unit tempur yang tangguh. Sebagai Mantan Ketua Umum PP-AMPG, Fahd mencermati bahwa para pemain besar (Great Powers) tertawa melihat sebuah bangsa yang sibuk menjinakkan rakyatnya sendiri dengan candu bantuan sosial yang bersifat konsumtif-ekstraktif.
Kita harus menyadari bahwa negara bukanlah sebuah Zookeeper (penjaga kebun binatang) yang bertugas memastikan penghuninya cukup makan agar tidak mengamuk. Negara adalah katalisator energi kinetik bangsa. Fahd, sang Mantan Ketua Umum Gema MKGR, menekankan bahwa mengubah “dipelihara” menjadi “dimandirikan” bukan sekadar revisi linguistik, melainkan sebuah revolusi ontologis atas cara kita memandang manusia Indonesia.
Di papan catur global, kedaulatan pangan bukan lagi soal swasembada beras di atas kertas, melainkan tentang Food Power. suami dari Ranny (Anggota DPR RI), Fahd melihat bahwa gandum dan kedelai hari ini memiliki daya ledak yang lebih stabil dan mematikan dibandingkan rudal hipersonik, mereka menyerang langsung ke pusat gravitasi sebuah bangsa, yakni stabilitas domestik.
Terjebak dalam Middle Income Trap bukan sekadar masalah angka PDB, melainkan perangkap psikologis yang didesain agar kita tetap menjadi pasar yang patuh. Strategi global adalah memastikan kita tetap di level subsisten, cukup kuat untuk bekerja di pabrik mereka, tapi terlalu lapar untuk memikirkan inovasi yang menyaingi mereka, urai Fahd.
Ada perbedaan tajam antara “Ketahanan Pangan” (Food Security) dan “Kedaulatan Pangan” (Food Sovereignty). Ketahanan adalah logika gudang yang penting stok tersedia meski itu hasil impor yang mencekik leher. Kedaulatan adalah logika dapur, kita menguasai benih, lahan, teknologi, dan keputusan atas apa yang masuk ke dalam piring kita, jelas Fahd.
Bergantung pada impor pangan berarti menyerahkan kunci kedaulatan kepada bursa komoditas di Chicago atau London. Fahd memperingatkan bahwa saat kita mencoba mengambil kebijakan luar negeri yang berani, “tombol pangan” bisa ditekan oleh kekuatan besar untuk menciptakan inflasi buatan, memicu kerusuhan, dan pada akhirnya memaksa terjadinya regime change.
Petani kita, dalam analisis tingkat tinggi, adalah “Lapis Pertahanan Pertama.” Namun, ketika mereka diposisikan sebagai objek bantuan yang malang, insting produksi mereka perlahan mati. Menurut Fahd, kita sedang melakukan demobilisasi “tentara pangan” kita sendiri, menggantinya dengan ketergantungan pada korporasi benih transnasional yang mematenkan kehidupan itu sendiri.
Visi Presiden Prabowo Subianto harus dibaca sebagai “Hilirisasi Kedaulatan.” Bagi Fahd, ini bukan sekadar membangun smelter nikel, melainkan upaya memutus sirkuit bunuh diri, menjual tanah air secara mentah (Pasal 33) lalu menggunakan uangnya untuk membiayai bansos sebagai kompensasi kemiskinan (Pasal 34).
Logika lama “Ekstraktif-Kompensatif” ini adalah bentuk feodalisme modern. Kita mengeksploitasi alam hanya untuk menyuapi rakyat agar mereka tetap diam dalam kemiskinan yang terkelola. Fahd menilai ini adalah sebuah lingkaran setan yang hanya menguntungkan oligarki global dan perpanjangan tangannya di dalam negeri.
Hilirisasi adalah tentang nilai tambah, bukan hanya pada mineral, tapi pada harkat manusia. Dengan mengolah sumber daya di dalam negeri, Fahd meyakini kita memaksa rakyat untuk berevolusi dari sekadar pengambil upah menjadi subjek produksi yang menguasai teknologi dan rantai pasok.
Tanpa kedaulatan atas isi piring, narasi tentang Indonesia Emas hanyalah utopia yang rapuh. Fahd menggambarkan kita akan menjadi akuarium raksasa yang tampak indah dari luar, namun air dan makanannya dikendalikan oleh tangan – tangan yang tidak terlihat di balik tembok kekuasaan global.
Kedaulatan sejati menuntut keberanian untuk berkata “Tidak” pada skema bantuan yang mengikat. Kita harus berani menghadapi fase transisi yang menyakitkan demi mencapai kemandirian total, karena bagi Fahd, tidak ada kemerdekaan yang dihadiahkan lewat nota utang atau hibah pangan yang bersyarat.
Masa depan tidak lagi diperebutkan di parit-parit berlumpur, melainkan di dalam sinapsis otak manusia. Inilah urgensi dari program Makan Bergizi Gratis. Fahd menegaskan ini bukan soal bagi-bagi makanan, melainkan pembangunan Human Hardware untuk menghadapi “Perang Kognitif” abad ke-21.
Bangsa yang rakyatnya menderita stunting, baik secara fisik maupun intelektual akan menjadi sasaran empuk infiltrasi ideologi dan manipulasi algoritma. Fahd berargumen bahwa otak yang lapar adalah tanah yang subur bagi radikalisme dan kepatuhan buta.
Memberi gizi berkualitas pada generasi muda adalah bentuk investasi pada Neuro-Defense. Kita sedang membangun infrastruktur berpikir agar anak-anak bangsa mampu bertarung dalam kompetisi AI, robotik, dan eksplorasi ruang angkasa, bukan sekadar menjadi penonton di pinggiran sejarah, tutur Fahd.
Metaforanya jelas kita tidak bisa mengharapkan sebuah komputer tua dengan prosesor usang untuk menjalankan perangkat lunak tercanggih masa kini. Begitu pula bangsa ini, Fahd melihat kita tidak bisa mencapai visi global jika perangkat keras biologis rakyat kita masih berada di bawah standar nutrisi minimum.
Inilah yang disebut Fahd sebagai “pembangunan manusia yang presisi.” Kita sedang menyiapkan otak-otak yang mampu mendekonstruksi narasi asing, menciptakan solusi lokal untuk masalah global, dan memiliki ketangguhan mental untuk berdiri tegak di bawah tekanan geopolitik.
Dunia tidak membutuhkan Indonesia sebagai fosil sejarah yang dijaga dalam museum birokrasi internasional. Mereka ingin kita tetap menjadi penyedia bahan mentah dan pasar konsumsi yang jinak. Jika kita tetap memelihara mentalitas Pasal 34 yang lama, kita sedang mengamini keinginan mereka, tegas Fahd.
Kita harus menjadi “badai” sebuah kekuatan yang menentukan arahnya sendiri. Kemandirian lahan dan energi adalah syarat mutlak untuk memiliki Freedom of Action (Kebebasan Bertindak) di panggung dunia. Fahd meyakini hanya perut yang kenyang dari hasil keringat sendiri yang bisa melahirkan otak yang merdeka.
Saat kita tidak lagi takut akan ancaman embargo pangan, kita memiliki “nyali” untuk menantang tatanan dunia yang tidak adil. Kedaulatan, menurut Fahd, adalah tentang kemampuan untuk menentukan nasib sendiri tanpa harus melirik reaksi pasar modal atau tekanan diplomatik negara donor.
Transformasi ini menuntut perubahan paradigma pada setiap lapisan masyarakat. Kita harus berhenti memuja bantuan dan mulai merayakan produktivitas. Negara, dalam pandangan Fahd, harus memfasilitasi akses terhadap tanah, benih, dan teknologi sebagai hak asasi, bukan sebagai komoditas politik menjelang pemilu.
Keberanian Presiden Prabowo untuk menyentuh isu fundamental seperti pangan dan gizi adalah langkah dekonstruktif terhadap pola pikir Zookeeper yang telah mengakar. Ini adalah ajakan untuk keluar dari sangkar kenyamanan palsu menuju arena kompetisi yang sesungguhnya, pungkas Fahd.
Akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita ingin menjadi bangsa yang dikenang karena keahliannya mengelola kemiskinan, atau bangsa yang disegani karena keberhasilannya menghapus kemiskinan melalui pemberdayaan radikal? Fahd, sang pemilik album dan karya “Cinta dan Jenaka”, mengajak kita merenung lebih dalam.
Pasal 34 harus menjadi landasan bagi “Akselerasi Martabat,” bukan “Institusionalisasi Kemiskinan.” Rakyat bukan beban logistik; mereka adalah aset strategis yang jika diberi alat dan gizi yang tepat, akan mengguncang dunia dengan kreativitas dan daya tahannya, tutup Fahd.
Sejarah tidak mencatat para penerima bantuan, sejarah mencatat para penemu, para penakluk hambatan, dan mereka yang berani memutus rantai ketergantungan. Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi pemain utama, asal kita berani membuang mentalitas “peliharaan” tersebut.
Kedaulatan adalah sebuah kerja keras yang berkelanjutan. Ia adalah keringat di sawah, riset di laboratorium benih, dan ketegasan di meja perundingan. Ia adalah harga diri yang tidak bisa dibeli dengan bantuan sosial manapun.
Mari kita hentikan domestikasi ini. Saatnya mengubah narasi bangsa dari objek yang pasif menjadi subjek sejarah yang aktif. Kedaulatan sejati dimulai dari apa yang kita tanam, apa yang kita makan, dan bagaimana kita berani berkata: “Kami telah mandiri, dan kami siap memimpin.”, tutup dosen yang mengajar di Negeri Jiran Malaysia ini.
Penulis: A.S.W
