Jakarta – Dua hari sebelum Sang Saka Merah Putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri, ada jeda yang tak kasat mata, sebuah ruang sunyi di mana bangsa ini mestinya berhenti sejenak, menghela napas panjang, dan bertanya apakah kita benar-benar telah merdeka? Bukan hanya secara politis, tetapi juga secara mental, sosial, dan struktural ucap Fahd A Rafiq di Jakarta pada Jum’at (15/8/2025).
Ketua Umum DPP BAPERA ini mengatakan, “kemerdekaan bukanlah hadiah yang datang sekali lalu selesai. Ia adalah kerja panjang, sebuah orkestrasi yang menuntut setiap instrumen masyarakat bermain pada nada yang sama. Di sinilah konsep kecerdasan kolektif menjadi kunci, paparnya. Kecerdasan ini bukan sekadar penjumlahan kepintaran individu, melainkan sintesis dari kepekaan, pengetahuan, dan empati seluruh komponen elemen bangsa.
Mantan Ketum PP- AMPG ini memaparkan, sejarah mengajarkan proklamasi 17 Agustus 1945 hanyalah titik awal. Bung Karno pernah berkata, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Ucapan ini bukan kutukan, melainkan peringatan, musuh terbesar setelah merdeka adalah kebodohan kolektif, kebobrokan moral, dan kemalasan intelektual, paparnya.
Fahd melihat hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, bangsa ini berhadapan dengan tantangan baru yakni disinformasi, polarisasi, dan kemiskinan berpikir. Ironisnya, kita hidup pada zaman di mana akses informasi nyaris tanpa batas, namun justru banyak yang kehilangan kemampuan untuk memilah dan memahami, tegas Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini.
Fahd melanjutkan, kecerdasan kolektif bukan sekadar kecerdasan akademik, Ia mencakup kemampuan membaca situasi sosial, memahami akar masalah, dan membangun solusi bersama. Ia adalah kemampuan untuk berdialog tanpa prasangka, mendengar tanpa menunggu giliran untuk membalas, dan berpikir melampaui kepentingan pribadi, tuturnya dengan nada prihatin.
Dalam pengamatan di lapangan, Fahd melihat perpecahan yang menggerogoti negeri ini kerap berawal dari ketidakmampuan masyarakat mengelola perbedaan. Pemuda yang mestinya menjadi jembatan ide justru terjebak dalam kubu-kubuan yang memiskinkan dialog. Inilah titik lemah kita yakni literasi emosional yang rapuh, ungkapnya.
Kecerdasan kolektif menuntut literasi yang luas meliputi ekonomi, politik, sejarah, dan bahkan literasi teknologi. Pemuda yang hanya cerdas di ruang akademik tetapi buta terhadap realitas sosial ibarat kapal mewah tanpa kompas. Sebaliknya, pemuda yang peka namun tak terlatih berpikir kritis hanya akan terseret arus opini tanpa kendali, cetus Suami dari Anggota DPR RI ini.
Fahd memeberi contoh Jepang pasca-Perang Dunia II. Mereka hancur secara fisik, tetapi bangkit dengan mengandalkan satu kekuatan yakni konsensus sosial. Mereka menanamkan disiplin kolektif, menghargai pengetahuan, dan mengubah budaya kerja menjadi motor kebangkitan. Itulah kecerdasan kolektif yang bekerja nyata, ungkapnya.
Fahd melanjutkan kembali, Indonesia memiliki modal itu diantaranya gotong royong, musyawarah, dan semangat kebersamaan, tetapi terlalu sering modal tersebut hanya menjadi slogan yang dipajang saat hari besar. Dalam praktiknya, kita lebih sering terjebak pada euforia seremonial ketimbang strategi pembangunan jangka panjang, tuturnya.
Pemuda adalah poros perputaran sejarah. Tetapi poros ini harus diasah dengan perspektif global sekaligus akar lokal yang kuat. Globalisasi menuntut kita bersaing di panggung dunia, namun sejarah mengingatkan kita untuk tak kehilangan jati diri. Kecerdasan kolektif ada pada titik temu antara keduanya.
Di banyak forum internasional, Fahd melihat negara-negara yang berhasil mempertahankan kedaulatan bukan hanya mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi, melainkan kualitas dialog internal bangsanya. Pemimpin yang lahir dari lingkungan intelektual kolektif akan lebih siap menghadapi tantangan global.
Ironisnya, banyak kebijakan publik kita lahir dari ruang yang miskin diskusi substantif. Rapat-rapat strategis sering kali terjebak dalam formalitas tanpa menembus akar persoalan. Padahal, kemerdekaan sejati membutuhkan keberanian untuk mendobrak pola lama dan menggantinya dengan mekanisme yang transparan dan inklusif, tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan, tingkat partisipasi pemuda dalam diskusi publik dan organisasi menurun. Ini sinyal alarm ruang-ruang interaksi yang membentuk kecerdasan kolektif tengah menyempit, digantikan oleh percakapan instan di media sosial yang cepat namun dangkal. Pemerintah memang punya rumusannya serta tim pemikir, tapi pemuda juga harus diajak diskusi untuk memahami. Ilmu memahami ini yang belum semua bisa ditangkap oleh generasi kedepan, ungkapnya.
Kita memerlukan lebih banyak “ruang dialektika” yang nyata, di mana ide-ide diuji, dibenturkan, lalu disintesiskan menjadi kebijakan. Tanpa itu, kita hanya akan melahirkan generasi yang piawai berslogan tetapi gagap saat harus merancang solusi konkret.
Kecerdasan kolektif juga memerlukan disiplin moral. Tanpa integritas, kepintaran hanya menjadi alat manipulasi. Bangsa ini pernah belajar dari krisis 1998, bahwa runtuhnya ekonomi bukan hanya karena angka-angka yang salah, tetapi karena rapuhnya fondasi etika di tubuh kekuasaan.
Fahd menjabarkan pada titik ini, filosofi kemerdekaan harus dihidupkan kembali. Kemerdekaan bukanlah kemewahan untuk berbuat sesuka hati, melainkan kebebasan yang dibingkai tanggung jawab. Di sinilah peran pendidikan kritis yang membentuk karakter, bukan sekadar melahirkan lulusan perguruan tinggi setelah itu selesai.
Jika kita menengok sejarah Nusantara, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit bertahan lama karena menguasai seni membangun koalisi dan mengelola perbedaan. Itu bentuk kecerdasan kolektif versi abad lampa disertai dengan menggabungkan kekuatan ekonomi, budaya, dan diplomasi.
Fahd melihat hari ini, tantangannya berbeda. Musuh kita adalah fragmentasi digital, di mana algoritma membentuk gelembung informasi yang memisahkan kita. Mengatasi ini memerlukan kesadaran bersama bahwa kemerdekaan berpikir hanya bisa maksimal jika kita keluar dari ruang gema yang membatasi wawasan.
Pemuda hari ini harus belajar membaca dunia seperti seorang pelaut membaca bintang mengenali pola, mengantisipasi badai, dan mencari jalur alternatif. Inilah seni navigasi intelektual yang menjadi inti dari kecerdasan kolektif, ungkapnya.
Tidak ada bangsa besar yang lahir dari generasi yang malas berpikir. Kita bisa merayakan kemerdekaan dengan parade dan pesta, tetapi jika pikiran kita terbelenggu, maka kemerdekaan itu hanyalah dekorasi tanpa jiwa.
Kecerdasan kolektif juga berarti berani mengakui kesalahan bersama dan memperbaikinya. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan kedewasaan politik dan sosial. Sejarah dunia menunjukkan, bangsa yang mampu mengoreksi dirinya sendiri adalah bangsa yang bertahan.
Maka, pada 15 Agustus ini, pertanyaannya bukan lagi “bagaimana cara merayakan kemerdekaan?”, melainkan “bagaimana cara mempertahankannya?”. Pertanyaan ini harus dijawab dengan tindakan, bukan sekadar wacana.
Membangun kecerdasan kolektif adalah kerja yang dimulai dari meja makan keluarga, berlanjut ke kelas, kantor, hingga ruang parlemen. Setiap percakapan yang mengedepankan logika dan empati adalah batu bata bagi bangunan kemerdekaan sejati. Ungkapnya.
Pemuda yang memahami ini akan menjadi generasi penggerak, bukan penonton. Mereka akan sadar bahwa bendera yang dikibarkan besok adalah janji, bukan hanya simbol. Janji untuk menjaga negeri ini dari segala bentuk penjajahan baru baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Maka, mari kita sambut kemerdekaan dengan kecerdasan kolektif. Bukan hanya sebagai konsep indah di atas kertas, tetapi sebagai napas yang menghidupi seluruh gerak bangsa. Sebab, tanpa kecerdasan yang kita bangun bersama, kemerdekaan hanya akan menjadi cerita lama yang kita rayakan setiap tahun tanpa pernah benar-benar kita rasakan sepenuhnya khususnya bagi rakyat miskin yang ada di Indonesia, tutup dosen yang mengajar di negeri Jiran ini.
Penulis: A.S.W
